TPP PPPK Riau Hanya Rp500 Ribu Ternyata karena Kemampuan APBD, DPRD Minta Skema Kenaikan Dikaji

Inforiau – 10 November 2026 | Persoalan TPP PPPK Riau Hanya Rp500 Ribu Ternyata karena Kemampuan APBD DPRD Minta Skema Kenaikan Dikaji menjadi sorotan dalam rapat Komisi III DPRD Riau bersama BPKAD, BKD, dan Bappeda. Anggota dewan mempertanyakan dasar penetapan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemprov Riau yang dinilai sangat rendah. Rapat tersebut membahas apakah angka Rp500 ribu per bulan merupakan ketentuan teknis dari pemerintah pusat atau kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Efrinaldi, meminta penjelasan rinci mengenai dasar perhitungan TPP PPPK. Menurutnya, dewan perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mengikuti arahan pusat, tetapi juga mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan pegawai. Pertanyaan itu menjadi pintu masuk bagi pembahasan yang lebih luas mengenai kesenjangan penghasilan antara PPPK dan PNS di lingkungan pemerintah provinsi.

Bukan Sekadar Ketentuan Pemerintah Pusat

Perwakilan BPKAD menjelaskan bahwa besaran TPP PPPK dihitung melalui sejumlah variabel yang disusun menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atau Simona. Perhitungan itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, jumlah pegawai, dan kewajiban anggaran lainnya. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sebelum kewajiban pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, penerima TPP didominasi oleh PNS.

Namun, setelah jumlah PPPK bertambah hingga sekitar 14 ribu orang, beban anggaran daerah meningkat signifikan. Jumlah PPPK bahkan disebut lebih besar daripada PNS. Jika TPP PPPK disamakan dengan PNS, beban APBD akan sangat tinggi. Kondisi itu membuat pemerintah provinsi harus mengambil kebijakan yang dianggap paling aman pada saat perhitungan dilakukan.

Perwakilan BPKAD menyatakan bahwa perhitungan TPP sebesar Rp500 ribu dilakukan pada 2024 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Saat itu, pemerintah juga memiliki kewajiban menyelesaikan tunda bayar. Karena itu, angka Rp500 ribu dinilai sebagai pilihan yang paling realistis. Besaran tersebut kemudian diperkuat melalui keputusan gubernur, sehingga menjadi dasar resmi dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PPPK.

Beban APBD dan Dorongan Kenaikan TPP

Penjelasan tersebut memunculkan dorongan agar Pemprov Riau mulai menyusun skema peningkatan TPP PPPK. Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, menilai bahwa jika kemampuan APBD semakin membaik, pemerintah seharusnya memiliki ruang untuk meningkatkan tambahan penghasilan bagi PPPK. Menurutnya, kesejahteraan pegawai perlu menjadi perhatian seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Pembahasan juga menyinggung kesenjangan penerimaan antara PPPK dan PNS. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, banyak PPPK menjalankan tanggung jawab dan beban pekerjaan yang relatif sama dengan PNS. Salah seorang anggota DPRD bahkan mengungkapkan bahwa TPP PPPK sebesar Rp500 ribu yang diterima pegawai setelah dipotong pajak hanya tersisa sekitar Rp400 ribuan. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam memberikan penghargaan yang seimbang terhadap beban kerja pegawai.

Dalam rapat tersebut muncul usulan agar pemerintah menyusun beberapa alternatif skema pemberian TPP. Penataan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara jumlah pegawai, beban kerja, serta kemampuan keuangan daerah. DPRD menilai bahwa peningkatan TPP tidak bisa hanya dilakukan dengan melihat ketersediaan anggaran. Pemerintah diminta lebih dahulu menata distribusi ASN dan PPPK agar jumlah pegawai sebanding dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah.

Perlindungan bagi PPPK yang Meninggal Dunia

Selain persoalan TPP, Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Hj Eva Yuliana, mempertanyakan perlindungan bagi PPPK yang meninggal dunia setelah menerima surat keputusan pengangkatan. Pertanyaan itu disampaikan menyusul adanya kejadian di Kabupaten Kampar, ketika sejumlah pegawai yang telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer akhirnya menerima SK PPPK, tetapi kemudian meninggal dunia. DPRD ingin memastikan apakah keluarga pegawai tersebut tetap memperoleh hak jaminan setelah yang bersangkutan resmi berstatus ASN.

Menanggapi hal itu, perwakilan BKD menjelaskan bahwa PPPK telah masuk dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM. Program perlindungan tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan mencakup ASN, baik PNS maupun PPPK. Dengan adanya perlindungan itu, keluarga pegawai yang meninggal dunia dapat mengajukan klaim sesuai ketentuan program jaminan yang berlaku. DPRD berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan status pengangkatan PPPK, tetapi juga memastikan seluruh hak dan perlindungan pegawai beserta keluarganya terpenuhi.

Persoalan TPP PPPK menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Riau dalam menyusun kebijakan kepegawaian dan APBD mendatang. Peningkatan kesejahteraan pegawai harus berjalan seiring dengan penataan jumlah ASN, pemerataan beban kerja, dan penguatan kemampuan fiskal daerah. Tanpa penataan yang menyeluruh, ruang fiskal untuk menaikkan TPP akan tetap terbatas. Sebaliknya, jika distribusi pegawai dan prioritas anggaran diperbaiki, kebijakan kenaikan TPP dapat dirancang secara lebih adil, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rendahnya TPP PPPK di Riau tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan nominal. Di balik angka Rp500 ribu, terdapat persoalan kapasitas APBD, besarnya jumlah PPPK, kewajiban tunda bayar, serta kebutuhan menata ASN secara lebih proporsional. DPRD dan pemerintah daerah perlu menyelesaikan persoalan ini secara bertahap agar kesejahteraan pegawai meningkat tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Editor: Sukri Mustakim