395 Korban Berjatuhan, Kepala SPPG Kalijaga 5 Cirebon Dicopot Buntut Keracunan MBG Cirebon

Inforiau – 24 Oktober 2026 | Kasus keracunan MBG Cirebon terus memanjang dan kini memasuki babak baru. Hingga Kamis (22/10/2026) sore, Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat jumlah korban dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menembus angka 395 orang, melonjak 64 orang dari data sehari sebelumnya yang tercatat 331 orang. Ratusan korban yang terdiri atas siswa TK, SD, guru, hingga pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu kini menjalani perawatan intensif di 10 rumah sakit serta sejumlah puskesmas di Kota Cirebon.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, membenarkan lonjakan tersebut. Menurutnya, penambahan terjadi seiring masih banyaknya pasien yang mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. “Berdasarkan data Dinkes hingga Kamis sore, total ada 395 orang yang terdata mengalami gejala dugaan keracunan. Meski jumlahnya bertambah, kedatangan pasien baru ke faskes saat ini sudah melambat dibandingkan hari pertama dan kedua pasca-kejadian,” ujarnya.

Ratusan korban dilaporkan mengalami gejala serupa, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare, usai mengonsumsi menu sop telur puyuh yang disajikan SPPG Kalijaga 5. Peristiwa inilah yang membuat keracunan MBG Cirebon menjadi sorotan publik dan memicu gelombang desakan agar program strategis nasional itu dievaluasi menyeluruh.

Dugaan Pelanggaran SOP dan Pencopotan Kepala SPPG

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Cirebon, Yulian Septa Pratama, mengungkapkan bahwa tim investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) telah turun langsung menyisir lokasi, memeriksa sarana SPPG, serta memanggil kepala SPPG yang bertanggung jawab. Dari pemeriksaan awal, ditemukan dugaan pelanggaran Prosedur Operasional Standar (SOP), khususnya terkait mekanisme pembelian dan pengolahan bahan baku telur puyuh yang dimasak di luar area resmi SPPG.

“Iya, itu sudah jadi satu poin temuan. Kepala SPPG mengaku membeli telur puyuh dari pihak di luar SPPG, yang seharusnya seluruh bahan makanan itu sesuai juknis diproses dan diolah di dapur,” kata Yulian, Jumat (23/10/2026).

Buntut temuan tersebut, kepala SPPG Kalijaga 5 resmi dicopot dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Yulian memastikan sanksi tetap menanti. “Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatan kepala SPPG. Cuma tetap akan ada tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan nanti,” tegasnya. Ia menambahkan, ancaman sanksi tegas tidak hanya berupa suspend operasional. Jika investigasi BGN membuktikan adanya kelalaian fatal, sanksi berat berupa penutupan total SPPG Kalijaga 5 hingga pemecatan kepala SPPG siap dijatuhkan.

Saat ini, fokus utama KPPG bersama Dinas Kesehatan adalah memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis maksimal hingga sembuh total. Seluruh biaya perawatan dan pengobatan pasien rawat inap maupun rawat jalan dipastikan ditanggung sepenuhnya oleh pihak SPPG.

Desakan Evaluasi dan Aksi Massa

Kasus keracunan MBG Cirebon juga memantik reaksi masyarakat. Jumat (23/10/2026), massa yang menamakan diri sebagai penggagas parlemen bayangan bersama mahasiswa menggelar aksi di depan kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Cirebon. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan MBG serta pengusutan tuntas dugaan keracunan massal tersebut.

Penggagas parlemen bayangan sekaligus Ketua Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Cirebon Raya, Heru Subagia, turun langsung bergabung dengan massa. Ia menilai peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata, melainkan harus menjadi momentum membenahi sistem penyelenggaraan MBG. Menurutnya, aspek keamanan pangan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan terhadap penyedia makanan perlu diperiksa menyeluruh. Apabila ditemukan unsur pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.

Heru juga menyoroti respons pemerintah pusat. Baginya, kejadian di Kota Cirebon perlu mendapat perhatian serius mengingat MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Pemerintah pusat diminta menunjukkan langkah konkret, mulai dari memastikan penanganan korban, mengusut penyebab gangguan kesehatan, hingga mengevaluasi operasional SPPG agar kejadian serupa tidak terulang. Aksi massa berlangsung kondusif dan dikawal langsung Kapolres Cirebon Kota bersama ratusan personel. Perwakilan peserta bahkan diperbolehkan masuk ke Gedung DPRD untuk beraudiensi dengan wakil rakyat.

Data Korban Keracunan MBG Cirebon

Hingga penyebab pasti gangguan kesehatan dipastikan melalui pemeriksaan medis dan investigasi pihak berwenang, dugaan keracunan MBG Cirebon perlu disikapi secara hati-hati agar informasi yang berkembang tetap akurat dan tidak menimbulkan kesimpulan prematur. Pemerintah diharapkan bergerak cepat, transparan, dan mengedepankan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas utama.

Dengan jumlah korban yang hampir menembus 400 orang, kasus keracunan MBG Cirebon menjadi peringatan serius bagi tata kelola program MBG secara nasional. Pencopotan kepala SPPG, investigasi BGN, dan desakan publik untuk evaluasi menyeluruh menandakan bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden lokal, melainkan ujian bagi kredibilitas program yang menyangkut hajat hidup anak-anak. Kini, publik menanti hasil investigasi yang tuntas, penegakan aturan yang tegas, serta jaminan bahwa keamanan pangan dalam setiap piring MBG benar-benar terjamin.

About the Author

Alwira Fanzary Fanzary

Administrator

View All Posts