Menko Yusril: Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Bukan Pelanggaran Biasa, Kini Mengarah ke Makar

Inforiau – 10 November 2026 | Perhatian publik langsung tersedot ketika dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), Menko Yusril Sebut Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindak Pidana Makar. Pernyataan itu menandai babak baru penanganan perkara yang sebelumnya hanya dipandang sebagai pelanggaran privasi elektronik.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan status pengusutan telah naik. Perubahan arah hukum itu bertumpu pada temuan alat bukti baru yang dinilai penyidik cukup untuk menggeser konstruksi perkara.

Dari Intersepsi ke Dugaan Makar

Yusril menjelaskan, pada tahap awal aparat penegak hukum hanya mengenakan pasal penyadapan dan intersepsi elektronik kepada pihak-pihak yang diduga terlibat. Belakangan, penyidik mengantongi instrumen pembuktian tambahan sehingga delik yang disangkakan disesuaikan.

“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu,” paparnya.

“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” urainya.

Presiden Bukan Subjek Hukum Biasa

Mantan Menteri Hukum era Presiden Abdurrahman Wahid itu menekankan ada perbedaan mendasar antara penyadapan terhadap warga sipil dan terhadap kepala pemerintahan yang sah. Kedudukan presiden sebagai primus inter pares membuat setiap intersepsi terhadapnya melekat langsung dengan kehormatan jabatan.

“Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tindak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares,” jelasnya.

“Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” tegas Yusril.

Fokus Pengusutan

Aparat penegak hukum kini memburu motif di balik aksi ilegal tersebut. Sorotan utama diarahkan pada ada tidaknya unsur kesengajaan dalam penyadapan, terutama bila tujuannya membuat presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dan tugas kenegaraannya secara konstitusional.

Perkembangan ini menjadi perhatian luas karena menyangkut keamanan komunikasi serta keselamatan kepala negara dalam memimpin pemerintahan. Publik menanti hasil penyelidikan lanjutan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru.

Dengan status perkara yang telah bergeser ke dugaan makar, penanganan kasus ini akan berjalan lebih kompleks dan menuntut pembuktian unsur kesengajaan yang kuat. Kepastian hukum tetap menjadi kunci agar proses penyelidikan tidak berhenti di tengah jalan dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga.

Editor: Ahmad Syafwan