Adipura Pekanbaru 2026: Setelah 14 Tahun, Wali Kota Beri Atensi Khusus pada Kebersihan
Inforiau – 17 November 2026 | Kabar Sudah 14 Tahun Lebih Pekanbaru tak Raih Adipura Kadis LHK Pak Wali Kota Berikan Atensi Khusus di Tahun Ini kembali mengemuka setelah Pemerintah Kota Pekanbaru menaruh perhatian besar pada penilaian Adipura 2026. Harapan itu bukan tanpa alasan. Lebih dari satu dekade kota berjuluk Bertuah ini belum kembali membawa pulang piala kebersihan, sehingga berbagai pembenahan kini diarahkan agar pengelolaan lingkungan tidak lagi sekadar seremonial.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan penilaian Adipura Pekanbaru 2026. Menurutnya, perhatian pimpinan daerah itu sejalan dengan besarnya harapan warga agar Pekanbaru kembali memperoleh pengakuan atas upaya menjaga kebersihan kota.
“Memang Pak Wali sangat mengatensi betul terhadap Adipura, karena sudah lebih dari 14 tahun kita tidak mendapatkan Adipura. Harapan masyarakat Kota Pekanbaru juga besar terhadap penghargaan ini,” ujar Reza, Senin (16/11/2026), melalui sambungan telepon.
Meski demikian, Reza menegaskan Adipura bukan satu-satunya tujuan. Menurutnya, yang lebih penting adalah terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Wali Kota Agung Nugroho memandang piala Adipura sebagai bonus atas kerja bersama pemerintah dan masyarakat.
“Kalau menurut Pak Wali, piala ini adalah bonus untuk kita atas apa yang sudah dilakukan selama ini, mulai dari pemilahan sampah hingga menjaga kebersihan kota. Tentu harapannya, dengan upaya yang sudah dilakukan, kita bisa mendapatkan penghargaan untuk kebersihan, khususnya Adipura,” jelasnya.
Kebersihan Tidak Hanya Saat Penilaian
Reza menuturkan, arahan soal Adipura telah disampaikan ke seluruh jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, termasuk lembaga pengelola sampah (LPS). Mereka diminta memastikan kegiatan kebersihan berjalan di seluruh wilayah, bukan hanya pada titik yang berpotensi dikunjungi tim penilai.
DLHK tidak dapat menentukan atau mengarahkan lokasi yang akan dikunjungi tim Kementerian Lingkungan Hidup. Penilaian tahun ini mencakup seluruh 15 kecamatan di Pekanbaru, sedangkan penentuan titik kunjungan sepenuhnya menjadi kewenangan tim penilai. Karena itu, pemerintah kota meminta setiap kecamatan dan kelurahan memaksimalkan kebersihan lingkungan masing-masing.
Upaya yang didorong antara lain gotong royong, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan peran lembaga pengelola sampah. “Kita tidak mengatur daerah sini atau daerah sana yang harus dibersihkan karena tim yang menentukan titik lokasinya. Pokoknya satu kelurahan wajib melaksanakan kebersihan. Makanya, kegiatan gotong royong sudah dilakukan dan sosialisasi pemilahan sampah juga terus disampaikan,” ungkap Reza.
Reza menjelaskan persiapan tidak baru dilakukan menjelang kedatangan tim penilai. Sosialisasi dan pembenahan telah dimulai sejak awal 2026 melalui koordinasi dengan camat, lurah, serta LPS. Penilaian juga tidak hanya melihat kebersihan jalan dan kawasan perkotaan, tetapi aktivitas pemilahan dan pengolahan sampah di rumah tangga, sekolah, puskesmas, pasar, terminal, pelabuhan, hingga kondisi sungai dan parit.
83 LPS Jadi Ujung Tombak
Salah satu upaya yang diharapkan mendukung pembenahan kebersihan kota adalah keberadaan LPS di 83 kelurahan. Reza mengatakan lembaga tersebut telah menjalankan fungsi pengelolaan sampah, meskipun pelaksanaan pemilahan dan pengolahan belum sepenuhnya merata. DLHK terus mendorong LPS agar tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga mengembangkan pengolahan sampah organik maupun jenis sampah lain yang masih dapat dimanfaatkan.
Keberadaan LPS di 83 kelurahan merupakan bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah Pekanbaru yang mulai diberlakukan pada Juli 2025. Melalui sistem tersebut, LPS diberdayakan untuk melayani pengangkutan sampah di kawasan permukiman dan jalan lingkungan, sementara DLHK menangani pengangkutan di sejumlah ruas jalan utama.
Evaluasi Nasional yang Lebih Ketat
Di tingkat nasional, mekanisme Adipura 2026 juga mengalami penguatan. Kementerian Lingkungan Hidup kini menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah, termasuk pengurangan sampah dari sumbernya, ketersediaan fasilitas, dukungan anggaran, dan keterlibatan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pekerjaan rumah pemerintah daerah bukan sekadar memastikan kota terlihat bersih ketika tim penilai datang. Sistem pengelolaan sampah harus berjalan secara konsisten, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir. Jika hanya bersih menjelang penilaian, hasilnya tidak akan bertahan lama dan justru menyulitkan perbaikan berkelanjutan.
Reza berharap perhatian Wali Kota dan berbagai upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat dapat mendorong perbaikan kebersihan Pekanbaru. Ia kembali menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh bergantung pada agenda penilaian Adipura.
“Ini bukan hanya karena tim Adipura datang. Bukan karena ada penilaian, tetapi memang sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kebersihan,” tutupnya.
Tanggung Jawab Bersama
Bagi Pekanbaru, penantian lebih dari 14 tahun menjadi pengingat bahwa Adipura bukan sekadar soal citra. Penghargaan itu hanya akan bermakna jika diikuti perubahan perilaku warga, penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan, dan konsistensi pemerintah dalam menyediakan layanan persampahan yang layak.
Karena itu, atensi khusus dari Wali Kota perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan: memastikan LPS aktif, mendorong pemilahan sejak rumah, memperbaiki fasilitas, dan melibatkan masyarakat secara rutin. Dengan begitu, peluang meraih Adipura Pekanbaru 2026 dapat tumbuh bersama perbaikan lingkungan yang dirasakan langsung oleh warga.
Editor: Apriyanto
