Satpol PP Bongkar 13 Rumah Liar Pekanbaru di Atas Parit Air Hitam, Aliran Air Kini Tak Terhambat
Inforiau – 17 November 2026 | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menegaskan bahwa Berdiri di Atas Parit dan Picu Banjir 13 Rumah Liar di Jalan Air Hitam Pekanbaru Dibongkar menjadi bagian dari penegakan ketertiban umum, Selasa (17/11/2026). Penertiban dilakukan dengan satu unit ekskavator di Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, setelah warga menyampaikan keluhan melalui Tim Reaksi Cepat (TRC).
Pembongkaran Rumah Liar Pekanbaru ini menyasar 13 titik bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu dan papan. Bangunan itu berdiri dengan tiang yang ditancapkan ke dalam parit, sehingga aliran air tidak lancar ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan banjir yang kerap merendam rumah warga sekitar Jalan Air Hitam.
Alasan Penertiban Rumah Liar Pekanbaru
Kepala Satpol PP Pekanbaru Desheriyanto mengatakan, penertiban merupakan tindak lanjut aduan masyarakat. Sebelum pembongkaran, pihaknya telah memberikan sejumlah peringatan kepada pemilik bangunan. Menurutnya, keberadaan bangunan di atas saluran air membuat fungsi parit tidak berjalan optimal.
“Hari ini kita melakukan pembongkaran rumah liar yang merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat melalui TRC. Pembongkaran ini akhirnya dapat kita wujudkan,” kata Desheriyanto dalam keterangan di Pekanbaru. Pernyataan itu menegaskan bahwa penertiban bukan langkah mendadak, melainkan hasil dari proses aduan dan peringatan yang telah dilakukan sebelumnya.
Ia menjelaskan, bangunan-bangunan tersebut tidak hanya berdiri di atas parit, tetapi sebagian difungsikan untuk aktivitas tertentu. Pada malam hari, sejumlah bangunan digunakan untuk karaoke dengan pengeras suara. Bentuk bangunannya menyerupai tempat hiburan sederhana yang pernah ditemukan di kawasan Jalan SM Amin. Temuan itu menjadi salah satu alasan mengapa penertiban tidak hanya menyangkut drainase, tetapi juga ketertiban umum.
Kronologi Pembongkaran
Proses pembongkaran dimulai setelah apel kesiapan personel sekitar pukul 09.10 WIB yang dipimpin langsung Desheriyanto. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan memulai pembongkaran sekitar pukul 10.00 WIB. Alat berat ekskavator dikerahkan untuk merobohkan bangunan kayu yang menempel pada saluran air.
Penertiban melibatkan Satpol PP Kota Pekanbaru, Satpol PP Provinsi Riau, Polresta Pekanbaru, Polsek Payung Sekaki, Kecamatan Payung Sekaki, Kelurahan Bandar Raya, unsur Polisi Militer TNI AD dan TNI AU, serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Seluruh proses berlangsung hingga sekitar pukul 12.35 WIB. Satpol PP menyatakan kegiatan berjalan aman dan terkendali.
Dampak bagi Warga dan Fungsi Drainase
Pembongkaran ini diharapkan mengembalikan fungsi parit agar aliran air tidak terhambat. Bagi warga, hilangnya bangunan di atas saluran air menjadi harapan baru agar banjir tidak lagi datang setiap kali hujan deras. Meski begitu, penertiban perlu diikuti pemeliharaan drainase, pengawasan rutin, dan sosialisasi agar tidak muncul kembali bangunan serupa.
Pemerintah kota juga diminta memastikan penanganan banjir tidak berhenti pada pembongkaran. Normalisasi parit, pengecekan kapasitas saluran, serta koordinasi lintas instansi menjadi langkah lanjutan yang dinantikan masyarakat. Dengan begitu, penertiban Rumah Liar Pekanbaru dapat memberi manfaat yang lebih luas, bukan sekadar kegiatan sesaat.
Ke depan, warga berharap ada solusi bagi aktivitas ekonomi yang sebelumnya berlangsung di bangunan tersebut. Pendataan, pembinaan, dan penyediaan ruang usaha yang tertib dapat menjadi jalan tengah agar ketertiban umum tetap terjaga tanpa menghilangkan sumber penghidupan. Namun, kepentingan publik terhadap aliran air dan keselamatan lingkungan harus menjadi prioritas utama.
Secara keseluruhan, pembongkaran 13 bangunan liar di Jalan Air Hitam menunjukkan bahwa laporan warga melalui TRC ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari robohnya bangunan, tetapi juga dari pulihnya fungsi saluran air, berkurangnya risiko banjir, dan terjaganya ketertiban di ruang publik. Langkah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan drainase dan kepentingan bersama.
Editor: Alwira Fanzary
