Saiful Mujani Bongkar Kemarahan Rakyat: Legitimasi Prabowo-Gibran Disebut Sudah Minus, Sinyal Bahaya bagi Pemerintahan Dua Tahun

Inforiau – 21 Oktober 2026 | Pengamat politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menjadi sorotan publik usai melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah agenda pernyataan bersama bertajuk “Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar kelompok Konferensi Republik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10), Saiful Mujani menilai legitimasi pemerintah telah merosot hingga ke level minus di mata rakyat.

“Tanya sama orang dari Aceh sampai Papua, sekarang, kalau ditanya sekarang, hampir bisa dikatakan sudah minus legitimasi itu, dan umumnya rakyat sudah marah,” ujar Saiful dalam forum tersebut.

Pernyataan itu menjadi salah satu kritik paling keras yang muncul di tengah usia pemerintahan yang baru menginjak dua tahun. Menurut Saiful Mujani, tingkat kemarahan publik saat ini tergolong tidak lazim dan belum pernah ia temui sepanjang pengamatannya terhadap dinamika politik nasional sejak awal era reformasi.

“Jadi, tidak pernah ada orang yang namanya baru dua tahun berkuasa, orang sudah marah begitu, begitu kuat marahnya,” kata dia.

Kemarahan Publik Dinilai Meluas dari Aceh hingga Papua

Dalam paparannya, Saiful menggambarkan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan menyebar secara luas. Ia menyebut bahwa mayoritas rakyat, meski tidak semuanya, kini menunjukkan sikap marah terhadap jalannya pemerintahan.

Ia bahkan mengaitkan kondisi tersebut dengan kemungkinan perubahan pilihan politik masyarakat apabila pemilihan umum digelar saat ini. Menurut penilaiannya, kemarahan yang kuat dapat membuat publik enggan kembali memilih pasangan Prabowo-Gibran.

“Misalnya, kalau diadakan pemilu sekarang, enggak lagi mau memilih pasangan ini. Saking marahnya, begitu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Saiful Mujani mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemarahan yang terus berkembang dapat memicu persoalan kebangsaan yang lebih besar, termasuk munculnya opini mengenai kemungkinan Indonesia bubar. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan respons yang memadai terhadap aspirasi masyarakat dan mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang.

“Saya takut opini-opini yang berkembang di daerah betul-betul terjadi, Indonesia bubar, itu yang paling saya takut,” ucapnya.

Kritik Saiful Mujani dan Potret Survei yang Bersimpangan

Kritik Saiful Mujani muncul di tengah dinamika hasil survei yang saling bersimpangan. Survei SMRC bertajuk Elektabilitas Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026 menunjukkan posisi Prabowo sebagai petahana menghadapi tantangan serius. Dalam simulasi tiga nama tanpa Dedi Mulyadi, Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas 29,7 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 28,2 persen, dan Prabowo 22,7 persen, sementara 19,4 persen responden belum menentukan pilihan.

Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan 24 nama tokoh nasional, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan 35,5 persen, diikuti Anies Baswedan 10,3 persen, Prabowo 9,8 persen, dan Gibran 8,4 persen. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menilai suara Dedi Mulyadi lebih banyak ditarik Gibran dan AHY dibanding Prabowo.

Namun, temuan tersebut mendapat catatan dari sejumlah pengamat. Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Tri Andika, menyoroti perbedaan metodologi antara survei SMRC dan Parameter Politik Indonesia (PPI). PPI mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen dengan elektabilitas Prabowo unggul di angka 31,6 persen.

Tri menilai survei tatap muka yang digunakan PPI memiliki tingkat keakuratan lebih teruji dibanding metode jarak jauh. Ia juga menyebut penurunan elektabilitas petahana hampir 19 poin dalam sekitar empat bulan, dari 33,3 persen ke kisaran 14,5 persen, sebagai angka yang tidak lazim tanpa adanya peristiwa luar biasa.

Berikut perbandingan temuan survei yang mencuat dalam sepekan terakhir:

Meski demikian, pernyataan Saiful Mujani mengenai legitimasi dan kecenderungan pilihan pemilih merupakan penilaian atas suasana politik yang ia amati, bukan hasil survei yang dipaparkan secara rinci dalam agenda tersebut. Ia menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat dan tidak mengabaikan gelombang ketidakpuasan yang terus menguat.

Peringatan bagi Kualitas Demokrasi

Dalam pandangan Saiful, memburuknya hubungan antara pemerintah dan rakyat juga mencerminkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Ia menilai pemerintah telah diberikan keleluasaan dan wewenang untuk menjalankan pemerintahan, sehingga sudah seharusnya mampu merespons kemarahan publik dengan kebijakan yang tepat.

Kritik yang disampaikan Saiful Mujani ini menambah deretan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah pihak menilai momentum tersebut menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kemampuan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan ekonomi global dan berbagai program yang tengah berjalan.

Secara keseluruhan, pernyataan Saiful Mujani menjadi pengingat bahwa legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh kemampuan merawat kepercayaan rakyat dari hari ke hari. Tingginya intensitas kemarahan publik yang ia gambarkan, dari Aceh hingga Papua, seyogianya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi, tata kelola, dan respons terhadap aspirasi masyarakat. Jika tidak dijawab dengan langkah nyata, gelombang ketidakpuasan berpotensi menjadi persoalan politik yang lebih besar pada masa mendatang.

Penulis: Sukri Mustakim
Editor: Alwira Fanzary

About the Author

Sukri Mustakim

Administrator

View All Posts