Survei IPO Menobatkan Raja Juli Antoni sebagai Menteri Terburuk, Kinerja Kehutanan Disorot
Inforiau – 25 Oktober 2026 | Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencuat sebagai menteri terburuk dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis akhir Oktober 2026. Hasil survei tersebut menjadi sorotan publik di tengah memburuknya kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan Tengah. Predikat menteri terburuk yang melekat pada Raja Juli dinilai sejalan dengan berbagai persoalan lingkungan yang belum tertangani dengan baik di sektor kehutanan.
Survei IPO digelar pada 12-20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen. Dalam pertanyaan mengenai menteri yang dinilai bekerja paling buruk, Raja Juli Antoni berada di posisi teratas dengan perolehan 36,6 persen suara responden.
Di bawahnya terdapat Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan 21,8 persen, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo 9,4 persen, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono 8,3 persen, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid 6,5 persen, serta sejumlah nama lain dengan angka di bawah enam persen. Sementara itu, dalam kategori menteri berkinerja terbaik, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin dengan 33,0 persen, disusul Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 25,2 persen dan Menko Pangan Zulkifli Hasan 24,5 persen.
Kualitas Udara Kalteng Memburuk
Penilaian sebagai menteri terburuk tampaknya tidak muncul tanpa alasan. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) per Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, kualitas udara di Kalimantan Tengah melonjak hingga menyentuh angka 1.533, menjadikannya yang terburuk di Indonesia. Angka tersebut jauh melampaui ambang batas aman dan menempatkan provinsi itu sebagai wilayah paling terdampak karhutla.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tingkat polusi di Kalteng menjadi yang tertinggi dibandingkan tujuh provinsi lainnya yang turut terdampak. Ia mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama balita, lanjut usia, dan ibu hamil. Dampak polusi mulai terlihat dari meningkatnya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit di Kalteng hingga tiga kali lipat dibandingkan kondisi normal.
Ribuan Titik Panas Terdeteksi
Persoalan karhutla juga tercermin dari data pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan. Dalam 24 jam terakhir, sistem tersebut mendeteksi 5.843 titik panas (hotspot) di Indonesia, meski jumlahnya berkurang 12.814 titik dibandingkan periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 206 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 5.528 titik skala sedang, dan 109 titik skala rendah.
Kalimantan Tengah kembali mencatat jumlah titik panas terbanyak dengan 2.104 titik, disusul Kalimantan Barat 923 titik, Sumatera Selatan 771 titik, Papua Selatan 404 titik, serta Kepulauan Bangka Belitung 189 titik. Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara masing-masing mencatat 181 dan 139 titik panas. Banyaknya titik panas yang bergerombol di suatu wilayah mengindikasikan adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang serius.
Kombinasi antara buruknya kualitas udara, lonjakan pasien rumah sakit, dan tingginya jumlah titik panas menjadi dasar kuat bagi publik menilai kinerja sektor kehutanan belum optimal. Predikat menteri terburuk yang disematkan kepada Raja Juli pun dinilai sebagai cerminan kekecewaan masyarakat terhadap penanganan karhutla yang masih jauh dari harapan.
Tekanan bagi Pemerintah
Hasil survei ini menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola sektor kehutanan dan lingkungan. Sejumlah pengamat menilai predikat menteri terburuk seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar label politik. Penanganan karhutla yang cepat, transparan, dan berbasis data menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, tingginya penilaian terhadap menteri berkinerja terbaik seperti Andi Amran Sulaiman menunjukkan bahwa publik masih memberikan apresiasi terhadap capaian yang nyata dan terukur. Hal ini menjadi pembanding sekaligus tantangan bagi kementerian lain untuk membuktikan kinerja mereka di mata masyarakat.
Dengan masih tingginya jumlah titik panas dan buruknya kualitas udara di sejumlah daerah, persoalan karhutla akan terus menjadi ujian bagi Kabinet Merah Putih. Predikat menteri terburuk yang melekat pada Raja Juli Antoni menjadi pengingat bahwa penanganan lingkungan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.
About the Author
