APBD Perubahan Riau Bisa Digunakan, Pemprov Kejar Realisasi 90 Persen Hingga Akhir Tahun
Inforiau – 28 Oktober 2026 | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan bahwa APBD Perubahan Riau Bisa Digunakan Pemprov Kejar Realisasi 90 Persen hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini menyusul terbitnya nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dapat segera merealisasikan anggaran perubahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa realisasi APBD saat ini telah mencapai 69 persen. Dengan sisa waktu sekitar dua bulan, ia meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target penyerapan anggaran sebesar 90 persen dapat tercapai. “APBD P 2026 sudah bisa digunakan. Nomor registrasi sudah keluar,” kata SF Hariyanto di Pekanbaru, belum lama ini.
SF Hariyanto menegaskan bahwa penyelesaian utang tunda bayar menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD Perubahan. Meski demikian, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Prioritas kita di APBD P, salah satunya menyelesaikan tunda bayar. Itu juga harus kita selesaikan sesegera mungkin,” ujarnya.
Selain tunda bayar, Pemprov Riau juga akan memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan. Hal ini penting mengingat kondisi infrastruktur jalan yang rusak dapat menghambat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan APBD Perubahan Riau Bisa Digunakan Pemprov Kejar Realisasi 90 Persen, diharapkan perbaikan jalan dapat segera direalisasikan.
Sebagai informasi, APBD Perubahan Riau 2026 telah disepakati antara Pemprov dan DPRD Riau dengan nilai sebesar Rp8,378 triliun. Angka ini naik dari APBD murni yang sebesar Rp8,321 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna pada 28 September 2026.
Berikut rincian perbandingan anggaran:
| Jenis Anggaran | Nilai (Triliun Rupiah) |
|---|---|
| APBD Murni 2026 | 8,321 |
| APBD Perubahan 2026 | 8,378 |
Dengan tambahan anggaran tersebut, Pemprov Riau optimistis dapat mengejar target realisasi 90 persen. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa percepatan realisasi APBD Perubahan harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai pengejaran target hanya berorientasi pada angka, tetapi mengabaikan kualitas belanja daerah. APBD Perubahan Riau Bisa Digunakan Pemprov Kejar Realisasi 90 Persen seyogianya menjadi pendorong untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan sekadar memenuhi target administratif.
SF Hariyanto juga mengingatkan seluruh OPD untuk tidak menunda pekerjaan yang sudah direncanakan. Ia meminta setiap kegiatan dilaporkan secara berkala agar pemantauan dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, jika ada kendala di lapangan, langkah perbaikan dapat segera diambil.
Selain itu, Pemprov Riau berkomitmen untuk menyelesaikan tunda bayar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Penyelesaian ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan mitra kerja dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, prioritas tetap diberikan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan sisa waktu yang ada, Pemprov Riau terus menggenjot realisasi anggaran. Berbagai strategi ditempuh, mulai dari percepatan lelang, penunjukan langsung untuk kegiatan tertentu, hingga monitoring dan evaluasi rutin. Semua ini dilakukan demi memastikan bahwa APBD Perubahan Riau Bisa Digunakan Pemprov Kejar Realisasi 90 Persen dapat terwujud sesuai harapan.
Keberhasilan mencapai target realisasi 90 persen akan menjadi cermin kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Jika tercapai, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. Sebaliknya, kegagalan dalam penyerapan anggaran berpotensi menghambat pembangunan dan mengurangi manfaat belanja daerah.
Secara keseluruhan, langkah Pemprov Riau untuk memanfaatkan APBD Perubahan guna mengejar realisasi 90 persen patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tidak hanya diukur dari persentase penyerapan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, target tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
About the Author
