Demo di Kantor Gubri Mahasiswa Desak Solusi Karhutla dan Transparansi Beasiswa, Ribuan Massa Kepung Gubernuran
Inforiau – 20 Oktober 2026 | Ratusan mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Islam Riau (UIR) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (20/10/2026). Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 14.25 WIB itu, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan mendesak, mulai dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transparansi program beasiswa, hingga penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Aksi Demo di Kantor Gubri Mahasiswa Desak Solusi Karhutla dan Transparansi Beasiswa ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kalangan warga.
Massa mahasiswa Unilak tiba lebih dahulu di gerbang timur kantor gubernur. Mereka langsung menyampaikan orasi dan meminta Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk menemui mereka. Tidak lama berselang, sekitar pukul 15.00 WIB, mahasiswa UIR menyusul dan bergabung, membawa tuntutan serupa. Dalam orasinya, seorang mahasiswa menegaskan bahwa karhutla telah terjadi sejak beberapa bulan lalu dan telah banyak menimbulkan korban, terutama teman-teman mereka yang terserang ISPA.
Demo di Kantor Gubri Mahasiswa Desak Solusi Karhutla dan Transparansi Beasiswa juga menyoroti lambatnya penanganan karhutla. Mahasiswa menilai pemerintah provinsi belum mengambil langkah konkret untuk mengatasi sumber masalah, baik itu pembakaran lahan oleh perorangan maupun perusahaan. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla, termasuk membuka penggunaan anggaran secara transparan kepada publik.
Selain itu, massa menuntut penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap pelaku pembakaran lahan. Mereka meminta aparat hukum tidak ragu menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Mahasiswa juga menekankan pentingnya koordinasi lintas provinsi agar kabut asap yang melintasi batas wilayah dapat ditangani secara terpadu.
Pada kesempatan yang sama, mahasiswa menyoroti program beasiswa Riau Cerdas. Mereka meminta pemerintah membuka informasi mengenai alokasi anggaran, jumlah penerima, serta mekanisme seleksi secara transparan. Menurut mereka, keterbukaan ini penting agar kesempatan memperoleh beasiswa lebih merata dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Tuntutan ini menjadi bagian dari Demo di Kantor Gubri Mahasiswa Desak Solusi Karhutla dan Transparansi Beasiswa yang menekankan akuntabilitas publik.
Persoalan kurang bayar DBH dari pemerintah pusat, khususnya yang bersumber dari sektor minyak dan gas bumi, turut menjadi perhatian. Mahasiswa meminta kejelasan dan percepatan penyelesaian agar hak fiskal daerah tidak terus tertunda. Mereka menilai ketidakpastian ini berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di Riau.
Dalam orasi, mahasiswa juga menyinggung persoalan tempat hiburan malam (THM) yang dikaitkan dengan dugaan aktivitas LGBT. Mereka meminta pemerintah memperjelas kebijakan serta pengawasan terhadap persoalan tersebut. Isu ini disampaikan sebagai bagian dari kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola sosial yang lebih baik.
Hingga berita ini diturunkan, massa mahasiswa masih bertahan di sekitar kantor gubernur. Mereka berharap seluruh aspirasi yang disampaikan mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi Riau dan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, terutama terkait penanganan karhutla, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Demo di Kantor Gubri Mahasiswa Desak Solusi Karhutla dan Transparansi Beasiswa mencerminkan tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Aksi ini menjadi pengingat bahwa persoalan kabut asap bukan sekadar bencana tahunan, melainkan persoalan serius yang membutuhkan solusi berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan segera merespons tuntutan mahasiswa dengan langkah nyata, bukan sekadar janji. Transparansi anggaran dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan begitu, Demo di Kantor Gubri Mahasiswa Desak Solusi Karhutla dan Transparansi Beasiswa tidak berakhir sebagai formalitas, tetapi menjadi titik balik perbaikan kebijakan di Riau.
