Desil Bansos Mendadak Berubah? Begini Cara Sanggah Cukup dari Rumah Agar Bantuan Tak Hilang
Inforiau – 31 Oktober 2026 | Polemik perubahan status desil ekonomi warga kembali mencuat dan menjadi perhatian serius berbagai daerah. Bagi masyarakat yang merasa status ekonominya tidak lagi sesuai dengan data resmi, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah cek desil bansos melalui kanal resmi yang telah disediakan pemerintah. Pasalnya, perubahan desil berdampak langsung pada kelayakan seseorang menerima bantuan sosial (bansos), sehingga warga yang seharusnya berhak justru berisiko kehilangan bantuannya bila tidak segera melakukan verifikasi ulang.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, August Hamonangan, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan polemik perubahan desil ekonomi warga. Penasihat Fraksi PSI ini mengungkapkan banyaknya aduan masyarakat yang merasa status desilnya tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan. Menurutnya, isu kenaikan desil sangat sensitif dan penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Isu kenaikan desil ini sangat sensitif lagi penting bagi masyarakat. Tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menyelesaikannya agar masyarakat yang berhak mendapatkan bansos dapat menerimanya kembali,” tegas August.
Kanal Resmi untuk Sanggah Data
Dalam pertemuan bersama BPS Jakarta Selatan, dipaparkan sejumlah opsi kanal resmi yang dapat diakses masyarakat untuk memverifikasi ulang data ekonomi mereka. Melalui mekanisme sanggah ini, warga yang terbukti masih membutuhkan uluran tangan dapat memperbarui tingkat desilnya. Adapun kanal yang dapat dimanfaatkan meliputi:
- Kanal Cek DTSEN yang disediakan oleh BPS.
- Aplikasi Cek Bansos dan sistem SIKS-NG yang dikelola melalui tingkat kelurahan oleh petugas berwenang.
Mekanisme ini memungkinkan warga melakukan cek desil bansos sekaligus mengajukan sanggahan tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor pusat. Cukup dari rumah, masyarakat dapat memastikan apakah namanya masih tercatat dalam kelompok 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif terbawah atau tidak.
Kediri Benahi Data hingga ke Tingkat RT
Persoalan serupa juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kediri. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meminta data kemiskinan di wilayahnya dibenahi agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari sosialisasi pembenahan desil hingga menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tercatat hingga 28 Oktober 2026, sudah ada 54.605 orang yang melakukan aktivasi IKD.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, tetapi untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri.
Percepatan aktivasi IKD ini diiringi penyiapan agen Perlinsos, dengan lebih dari 5.000 orang telah terdaftar. Menurut Mas Dhito, konsep pendataan bansos harus bergerak dari bawah (bottom up) dan melibatkan peran Ketua RT yang mengetahui kondisi ekonomi warganya.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Desil Bukan Jaminan Otomatis
Penting dipahami bahwa penetapan penerima dilakukan melalui sistem kriteria desil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan melalui pendaftaran mandiri. Desil 1 sampai 4 merupakan kelompok 40 persen keluarga terbawah yang dapat diusulkan sebagai sasaran PKH dan Program Sembako. Namun, desil bukan jaminan seseorang pasti menerima bantuan karena setiap program memiliki persyaratan dan komponen tersendiri.
Hal ini juga relevan bagi para PPPK Paruh Waktu yang status pekerjaan dan penghasilannya berubah. Apabila tercatat dalam desil 2 atau 3, kondisi tersebut tidak otomatis menjamin bantuan tetap diberikan. Karena itu, perubahan status pekerjaan dan pendapatan keluarga perlu tercermin dalam data yang diperbarui.
Cara Cek dan Verifikasi
Verifikasi kepesertaan dapat dilakukan secara online maupun offline. Sebelum melakukan pengecekan, siapkan NIK KTP yang valid. Berikut langkahnya:
- Buka portal cekbansos.kemensos.go.id atau unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store maupun App Store.
- Masuk ke menu “Cek Bansos” dan input NIK KTP.
- Bagi yang terkendala internet, datang ke kantor Dinas Sosial atau kelurahan/desa setempat untuk diperiksa petugas operator.
- Konfirmasi juga dapat dilakukan melalui pengurus RT/RW setempat.
Dengan rutin melakukan cek desil bansos, masyarakat dapat memastikan data ekonominya akurat dan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan bersama agar penyaluran perlindungan sosial berjalan adil dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, pembenahan data desil bukan sekadar soal angka di basis data, melainkan menyangkut keadilan sosial bagi keluarga miskin dan rentan. Baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat perlu bersinergi. Warga diimbau tidak ragu memanfaatkan mekanisme sanggah dan terus melakukan cek desil bansos secara berkala, sementara pemerintah mempercepat perbaikan sistem agar penyaluran bantuan sosial benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
About the Author
