Di Balik Layar Sang Pengawas: Dari Rombak Komisaris Bayan hingga Sorotan Tanggung Jawab Komisaris BTN

Inforiau – 02 November 2026 | JAKARTA — Peran komisaris kembali menjadi sorotan dalam dinamika dunia usaha dan pemerintahan korporasi di Indonesia. Dalam sepekan terakhir, sejumlah peristiwa menempatkan figur dan fungsi komisaris di pusat perhatian publik, mulai dari perombakan jajaran pengawas di emiten batu bara raksasa, aksi sosial seorang komisaris di Sumatera Utara, hingga desakan agar tanggung jawab pengawasan komisaris diuji dalam kasus dugaan korupsi kredit perbankan. Dinamika ini menegaskan bahwa posisi komisaris bukan sekadar jabatan seremonial, melainkan garda terdepan pengawasan tata kelola perusahaan.

Bayan Resources Siap Rombak Direksi dan Komisaris

PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mengumumkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 23 November 2026. Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB hingga selesai di Jade Room, Fairmont Hotel Lantai 2, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan.

Kedua mata acara itu merujuk pada Anggaran Dasar perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Manajemen BYAN menegaskan bahwa pengangkatan, pemberhentian, penggantian, hingga pengunduran diri anggota Direksi maupun Dewan Komisaris merupakan kewenangan RUPS. Kendati demikian, dalam pemanggilan tersebut perseroan belum merinci nama-nama yang akan diganti.

Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per 29 Oktober 2026 pukul 16.15 WIB. Pemegang saham dapat hadir secara langsung maupun elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, termasuk melalui mekanisme kuasa elektronik dan pemungutan suara elektronik. Batas waktu penyampaian deklarasi kehadiran serta suara elektronik ditetapkan paling lambat 20 November 2026 pukul 12.00 WIB. Perseroan juga menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen penerima kuasa kehadiran dan suara.

Langkah ini menyusul akuisisi saham BYAN oleh PT Jhonlin Baratama, entitas milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Jhonlin Baratama membeli 10.084.088.370 saham milik konglomerat Dato’ Low Tuck Kwong dan putrinya, Elaine Low, setara 30,25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Transaksi yang tercatat pada 8 Oktober 2026 itu dilakukan dengan harga Rp2.588 per saham, jauh di atas harga pasar, sehingga total nilai transaksi mencapai Rp26.097.380.221.560 atau sekitar Rp26,09 triliun. Akuisisi ini menjadikan Jhonlin Baratama sebagai pemegang saham pengendali baru, yang wajar diikuti dengan penataan ulang kursi direksi dan komisaris.

Komisaris PLN Menyalakan Harapan di Langkat

Di sisi lain, wajah humanis seorang komisaris terlihat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. Ali Masykur Musa, hadir langsung menyalakan listrik di rumah Suryani, warga Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, pada Minggu, 1 November 2026. Selama bertahun-tahun, Suryani harus menyalur listrik dari rumah tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tangis haru Suryani pecah ketika Ali Masykur mengajaknya bersama-sama menyalakan listrik melalui program Light Up The Dream (LUTD). “Program Light Up The Dream ini merupakan bantuan dari kawan-kawan PLN untuk masyarakat yang membutuhkan. Ayo, Ibu, dengan mengucap bismillah kita nyalakan,” ujar Ali Masykur. Tepuk tangan warga mengiringi momen tersebut.

Kebahagiaan serupa dirasakan Rudi Antoni dan Muhammad Azwar yang juga menerima bantuan penyambungan listrik gratis. PLN turut menyerahkan bantuan token listrik dan paket sembako, sementara melalui Yayasan Baitul Maal PLN bantuan sembako disalurkan kepada 30 kepala keluarga. Penyalaan listrik itu disaksikan Executive Vice President Pelayanan Pelanggan dan Niaga PLN Raditya Hari Nugraha, General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad, serta Manager PLN UP3 Binjai Muhammad Isra.

Sebelumnya, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Ali Masykur juga meninjau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Cambridge di Medan. Dalam kunjungan itu, ia menyapa dan berdialog langsung dengan para pengguna kendaraan listrik yang tengah mengisi daya, menunjukkan bahwa peran komisaris juga mencakup pendekatan langsung kepada pelanggan.

Desakan Pengusutan Tanggung Jawab Komisaris BTN

Berbeda dari dua peristiwa sebelumnya, sorotan terhadap komisaris kali ini bernada keras. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap kerugian keuangan negara sebesar Rp721.687.355.345,11 atau sekitar Rp721,68 miliar dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN Kantor Cabang Karawang kepada PT Bumi Arta Sedayu periode 2021–2024. Hasil perhitungan kerugian negara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Karawang melalui Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Menanggapi temuan itu, Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, mendesak Kejaksaan Agung dan Kejari Karawang mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk menelusuri tanggung jawab jajaran direksi dan komisaris BTN apabila ditemukan indikasi keterlibatan atau kelalaian berdasarkan alat bukti.

“Nilai kerugian negara mencapai Rp721,68 miliar bukan angka kecil. Ini persoalan serius yang menyangkut keuangan negara, integritas perbankan, dan kepercayaan masyarakat. Kami mendesak Kejaksaan jangan hanya berhenti pada pelaku operasional, tetapi harus berani menelusuri tanggung jawab struktural hingga jajaran pengambil kebijakan dan pengawas perusahaan,” tegas Joko.

Ia meminta penyidik mendalami seluruh proses penyaluran KPR, mulai dari pengajuan kredit, verifikasi identitas debitur, validitas dokumen, persetujuan kredit, hingga pencairan dana. Penelusuran juga mencakup kemungkinan manipulasi data, penggunaan debitur pinjam nama, serta dugaan keterlibatan pihak internal dan eksternal. KAMAKSI menekankan bahwa direksi harus dimintai penjelasan soal kebijakan dan pengendalian operasional, sementara komisaris didalami fungsi pengawasannya. Apabila ditemukan bukti pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan dalam penyimpangan, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa perlakuan istimewa.

Refleksi atas Fungsi Pengawasan

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan wajah komisaris dari sudut yang berbeda. Di BYAN, komisaris menjadi bagian dari proses korporasi yang tengah menata ulang kepemimpinan pasca-akuisisi besar. Di PLN, komisaris tampil sebagai figur yang hadir di tengah masyarakat dan mendorong program pelayanan. Sementara di BTN, eksistensi komisaris diuji melalui desakan agar fungsi pengawasan dipertanggungjawabkan ketika terjadi dugaan penyimpangan.

Publik tentu berharap agar setiap komisaris, baik di perusahaan terbuka, badan usaha milik negara, maupun lembaga keuangan, menjalankan mandatnya secara profesional. Pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan keuangan negara. Dengan begitu, posisi komisaris dapat benar-benar menjadi penjaga tata kelola yang sehat, bukan sekadar pelengkap struktur perusahaan.