Jenderal Hoegeng Ditetapkan Pahlawan Nasional 2026, Jejak Integritas Polisi Jujur

Inforiau – 10 November 2026 | Jakarta, 10 November 2026 — Jenderal Hoegeng Iman Santoso resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penghargaan itu diberikan pada momen Hari Pahlawan, menjadikan Kapolri kelima periode 1968–1971 tersebut sebagai simbol polisi jujur, sederhana, dan berintegritas. Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni; ia menegaskan kembali bahwa kejujuran di ruang kekuasaan adalah warisan yang harus dijaga.

Suasana syukur dan haru menyelimuti keluarga besar Hoegeng. Cucu almarhum, Krisnadi Ramajaya Hoegeng, dan cicitnya, Antasena Ramaputra Hoegeng, hadir menerima plakat gelar dari Presiden. Dalam prosesi itu, Antasena yang masih anak-anak memberikan gestur hormat. Prabowo sempat mengajak Antasena berbincang, lalu memanggil Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk ikut berbicara. Momen cair itu menjadi pengingat bahwa penghargaan negara atas integritas tidak berhenti pada nama, tetapi menyentuh keluarga dan generasi berikutnya.

Jenderal Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921. Ia menempuh pendidikan HIS pada usia enam tahun, melanjutkan ke MULO pada 1934, dan AMS Westers Klasiek pada 1937. Pada 1940, ia belajar ilmu hukum di Rechts Hoge School Batavia. Masa pendudukan Jepang membawanya mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada 1942 dan Koto Keisatsu Ka I-Kai pada 1943. Setelah Indonesia merdeka, kariernya di kepolisian dan pemerintahan terus menanjak.

Pada 1952, Hoegeng menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya. Empat tahun kemudian, ia menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan. Ia mengikuti pendidikan Brimob pada 1959, lalu bertugas sebagai staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara pada 1960. Pada periode yang sama ia dipercaya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Pada 1965 ia menjabat Menteri Iuran Negara, dan setahun kemudian menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti. Puncak kariernya di kepolisian terjadi pada 5 Mei 1968 ketika ia diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara.

Selama memimpin Polri, Jenderal Hoegeng melakukan pembenahan struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Struktur baru dinilai lebih dinamis dan komunikatif. Di bawah kepemimpinannya, Polri aktif dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), yang terlihat dari dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta. Ia juga dikenal berani dan tidak tebang pilih dalam membongkar kasus besar yang melibatkan elite kekuasaan, termasuk kasus Sum Kuning di Yogyakarta yang melibatkan anak pejabat.

Integritas Hoegeng tidak hanya tampak dalam penanganan perkara. Saat menjabat Kepala Jawatan Imigrasi, ia meminta istrinya, Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, menutup usaha toko bunga yang telah dirintis. Keputusan itu diambil untuk mencegah pihak berkepentingan memanfaatkan usaha keluarga sebagai jalan memperoleh keuntungan atau kemudahan melalui jabatan. Sikap tersebut menjadi contoh pentingnya menjaga batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan.

Kesederhanaan Hoegeng bertahan hingga akhir hayat. Meski berpeluang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, ia memilih Taman Pemakaman Bukan Umum Giri Tama di Kabupaten Bogor agar kelak dapat berdekatan dengan makam istrinya. Pilihan itu mencerminkan sosok yang tidak mengejar kemegahan, bahkan dalam urusan peristirahatan terakhir. Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, pernah berkelakar bahwa hanya ada tiga polisi jujur di negeri ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Kelakar itu melegenda karena menggambarkan betapa langka dan berharganya integritasnya.

Pada peringatan Hari Pahlawan, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto berziarah ke makam Hoegeng di TPBU Giri Tama, Kabupaten Bogor. Ia mengajak seluruh jajaran Polri meneladani kejujuran, kesederhanaan, dan integritas sang jenderal. “Beliau memberikan teladan bahwa kejujuran harus dijaga dalam setiap keadaan, termasuk ketika seseorang memiliki kewenangan dan jabatan,” ujar Kapolri. Menurutnya, keteladanan Hoegeng harus menjadi pedoman dalam menghindari penyalahgunaan kewenangan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Kapolri menjadikan spirit keteladanan Jenderal Hoegeng sebagai fondasi utama arah kepemimpinan Polri periode 2026–2029. “Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya,” tegas Isir. Pernyataan itu menempatkan integritas bukan sebagai slogan, melainkan cara kerja yang harus terlihat dalam pelayanan sehari-hari.

Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada 19 tokoh, termasuk Hoegeng yang mewakili Provinsi DKI Jakarta. Beberapa tokoh lain yang menerima anugerah serupa antara lain Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Sumatera Utara, Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari DKI Jakarta, Sutan Takdir Alisjahbana dari DKI Jakarta, dan Mohamad Roem. Bagi keluarga, penghargaan ini di luar dugaan. Krisnadi menyebut keluarga sangat bersyukur dan bangga, serta berharap nilai integritas, kejujuran, dan dedikasi Hoegeng terus menjadi teladan bagi generasi muda.

Warisan Jenderal Hoegeng relevan bukan hanya bagi institusi kepolisian, tetapi juga bagi setiap pemegang jabatan publik. Di tengah tantangan korupsi dan konflik kepentingan, sosoknya menunjukkan bahwa kewenangan dapat dijalankan tanpa kompromi terhadap kepentingan pribadi. Gelar Pahlawan Nasional 2026 menjadi pengakuan negara sekaligus tantangan: menjaga kejujuran tetap hidup, sederhana dalam kekuasaan, dan dekat dengan rakyat. Jika nilai itu dirawat, Hoegeng tidak berhenti sebagai nama di balik legenda, tetapi menjadi standar yang diperjuangkan setiap hari.

Editor: Alwira Fanzary