Ramai Kasus Penipuan, Calon Jemaah Umrah Wajib Cek Legalitas Travel Umrah dan Rekening Penampungan

Inforiau – 10 November 2026 | Jakarta — Minat masyarakat menunaikan ibadah umrah terus meningkat, tetapi di balik antusiasme itu muncul risiko yang tidak bisa diabaikan. Kasus penipuan, travel tanpa izin, hingga jemaah yang gagal berangkat menjadi pengingat bahwa perjalanan ke Tanah Suci membutuhkan persiapan matang, terutama dalam memilih penyelenggara yang legal dan kredibel. Pemerintah telah menetapkan rambu-rambu melalui Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Regulasi ini menegaskan bahwa travel umrah wajib memenuhi sejumlah syarat demi melindungi hak jemaah.

Syarat pertama yang harus dicek calon jemaah adalah legalitas. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU harus memiliki izin operasional yang terdaftar dalam sistem Kementerian Haji dan Umrah. Calon jemaah dapat menelusuri rekam jejak travel melalui situs resmi, media sosial, dan kanal informasi pemerintah. Jangan ragu meminta dokumen izin, bertanya tentang pengalaman keberangkatan, serta memastikan alamat kantor jelas. Travel yang hanya berstatus agen perjalanan tidak otomatis berhak memberangkatkan jemaah umrah.

Aspek keuangan juga menjadi sorotan. Setiap PPIU wajib membuka rekening penampungan pada Bank Penerima Setoran atau BPS. Rekening itu harus terpisah dari rekening operasional perusahaan dan dibuka atas nama PPIU yang bersangkutan. Calon jemaah diminta menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah atau BPIU langsung ke rekening penampungan, bukan ke rekening pribadi pengurus atau agen. Langkah ini penting agar dana jemaah tidak bercampur dengan kebutuhan usaha dan lebih mudah diawasi.

Selain legalitas dan transparansi keuangan, PPIU bertanggung jawab memberikan pembinaan menyeluruh. Pembinaan itu mencakup bimbingan manasik umrah yang dapat melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU. PPIU juga wajib memberikan sosialisasi dan edukasi tentang persiapan, tata cara ibadah, serta kondisi di Arab Saudi. Pendampingan harus berlangsung sejak sebelum keberangkatan, selama perjalanan, ketika berada di Tanah Suci, sampai proses pelindungan jemaah. Dengan begitu, jemaah tidak dibiarkan menghadapi persoalan sendiri.

Pentingnya pengawasan terbukti dari kasus di Nusa Tenggara Barat. Polda NTB meningkatkan kasus dugaan penipuan pemberangkatan umrah yang menimpa 58 warga asal Pulau Sumbawa ke tahap penyidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Arisandi, menyatakan dua perusahaan yang terlibat tidak memiliki izin PPIU. Izin keduanya hanya sebatas travel agent. Dua perusahaan itu disebut berinisial THU dan IHA. Berdasarkan keterangan saksi, para korban sudah diberangkatkan ke Jakarta, tetapi tidak melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi dan akhirnya kembali.

Dalam kasus tersebut, perusahaan berinisial IHA disebut berperan merekrut jemaah, sedangkan THU berperan memberangkatkan jemaah dari Jakarta ke Makkah. Polisi menegaskan perusahaan perjalanan tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain yang tidak memiliki izin untuk memberangkatkan jemaah umrah. Jika ingin merekrut jemaah di daerah tertentu, perusahaan harus memiliki cabang sendiri. Aturan ini penting untuk memutus rantai praktik percaloan dan kerja sama ilegal yang merugikan masyarakat.

Persoalan penipuan juga mendorong Komisi Nasional Haji dan Umrah mengusulkan langkah hukum yang lebih tegas. Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, meminta DPR RI memasukkan ketentuan perampasan aset pelaku penipuan haji dan umrah dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, kebijakan itu dapat memastikan korban memperoleh ganti rugi sekaligus memberikan efek jera. Banyak masyarakat menabung bertahun-tahun, bahkan menjual harta benda, demi beribadah ke Tanah Suci. Ada pula korban yang sudah menggelar walimatus safar, tetapi gagal berangkat karena uangnya dibawa pelaku. Sebagian korban bahkan ditelantarkan di negara lain tanpa ganti rugi.

Di sisi lain, akses terhadap perjalanan umrah semakin terbuka melalui teknologi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menggelar program undian umrah gratis melalui aplikasi Nusuk pada November 2026. Hadiah utamanya berupa 100 paket perjalanan umrah untuk dua orang dan 10.000 karton air zamzam. Program ini berskala global dan terbuka bagi pengguna yang memiliki akun aktif di Nusuk. Peserta tidak cukup mengisi formulir, tetapi harus menyelesaikan tantangan kuis harian edukatif di dalam aplikasi. Pengundian dilakukan setiap malam waktu Arab Saudi dan hasilnya diumumkan melalui akun resmi Nusuk di Instagram serta platform X. Hingga 5 November 2026 sore, tiga peserta telah memenangkan paket utama dan 30 peserta memperoleh air zamzam. Nusuk juga menjadi kanal untuk mengurus izin atau tasreh umrah dan memesan jadwal kunjungan ke Raudhah di Masjid Nabawi.

Bagi masyarakat Indonesia, langkah mengikuti undian dapat dilakukan melalui ponsel. Pengguna perlu masuk ke aplikasi Nusuk, memilih kategori kuis, menjawab pertanyaan, dan jika jawaban benar nama otomatis masuk ke sistem undian harian. Meski demikian, masyarakat tetap harus waspada terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan Nusuk. Program resmi tidak memungut biaya pendaftaran dan tidak meminta data rekening pribadi.

Inovasi lain datang dari Bandung. Erwin Hermanto, pegiat teknologi dan alumni STMIK Bandung angkatan 2012, mengembangkan aplikasi Syumra. Awalnya aplikasi itu dibuat untuk membantu melacak putaran tawaf dan sai ketika ia menjalankan umrah secara mandiri tanpa muthowif. Kini Syumra berkembang menjadi platform edukasi umrah dan haji dengan simulator tiga dimensi yang dapat diakses gratis. Pengguna bisa merasakan perjalanan ke Tanah Suci secara virtual, mengenal area Masjidil Haram, dan memahami rangkaian ibadah. Fitur ini membantu calon jemaah memperoleh gambaran sebelum berangkat, meski tetap tidak menggantikan bimbingan manasik resmi.

Dengan menggabungkan regulasi yang ketat, penegakan hukum, transparansi keuangan, pembinaan jemaah, serta pemanfaatan teknologi, perlindungan terhadap jemaah umrah dapat diperkuat. Calon jemaah perlu memeriksa legalitas PPIU, memastikan setoran masuk ke rekening penampungan, mengikuti manasik, dan tidak mudah tergoda janji keberangkatan murah tanpa bukti izin. Pemerintah dan DPR juga dituntut merampungkan aturan perampasan aset agar pelaku penipuan tidak hanya dihukum, tetapi juga kehilangan keuntungan dan membayar ganti rugi. Dengan begitu, ibadah umrah dapat dijalani dengan tenang, aman, dan sesuai ketentuan.

Editor: Alwira Fanzary