Inforiau – 10 November 2026 | Langkah Bentengi aset strategis negara PLN perkuat legalitas Gardu Induk Prabumulih diwujudkan melalui perolehan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah gardu induk di Sumatera Selatan. PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera dan Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Baturaja menuntaskan proses sertifikasi sebagai bagian dari percepatan pengamanan aset ketenagalistrikan.
Sertipikat HGB menjadi fondasi kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk infrastruktur kelistrikan. Bagi PLN, dokumen ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan status kepemilikan, mengurangi risiko sengketa, dan menjaga keberlanjutan operasional fasilitas yang melayani kepentingan publik.
Gardu Induk Prabumulih termasuk aset strategis dalam jaringan penyaluran tenaga listrik. Dengan legalitas yang kian kuat, PLN dapat lebih fokus pada keandalan pasokan, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan layanan tanpa terganggu persoalan status lahan.
Percepatan sertifikasi tanah juga memperkuat tata kelola aset negara. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan memastikan setiap bidang tanah yang dipakai untuk fasilitas ketenagalistrikan memiliki dasar hukum yang jelas dan terdokumentasi.
Keberhasilan memperoleh Sertipikat HGB atas tanah Gardu Induk Prabumulih menjadi penanda komitmen PLN dalam melindungi aset strategis negara. Dengan legalitas Gardu Induk Prabumulih yang lebih kokoh, kepastian hukum terjaga dan operasional kelistrikan dapat berlangsung lebih berkelanjutan.
Editor: Sukri Mustakim
About the Author
