Rupiah Anjlok ke Rp18.089 per Dolar AS, Beban Subsidi Bengkak Rp500 Triliun Tekan APBN
Inforiau – 07 November 2026 | JAKARTA — Nilai tukar rupiah anjlok ke Rp18.089 per dolar AS, beban subsidi bengkak Rp500 triliun menjadi sorotan pasar pada penutupan Jumat (6/11/2026). Rupiah melemah 7 poin atau 0,04% dibandingkan posisi sebelumnya setelah sentimen geopolitik Timur Tengah dan kekhawatiran fiskal menekan mata uang domestik. Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menyebut serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz dan sekitar Yanbu memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak dunia.
Tekanan eksternal itu bertemu dengan persoalan anggaran. Defisit APBN per September 2026 tercatat Rp319 triliun atau 1,24% dari PDB. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, tumbuh 19,0% secara tahunan, sedangkan pendapatan Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5%. Meski defisit masih di bawah target akhir tahun 2,8%, pasar menilai ruang fiskal makin sempit. Dalam kondisi ini, rupiah anjlok ke Rp18.089 per dolar AS, beban subsidi bengkak Rp500 triliun memperbesar tekanan terhadap APBN.
Ibrahim menambahkan, setiap kenaikan satu dolar AS per barel minyak mentah berpotensi menambah beban APBN sekitar Rp6 triliun. Karena itu, lonjakan harga minyak global menjadi risiko utama bagi postur subsidi dan belanja negara. Bantalan fiskal masih terbantu surplus keseimbangan primer Rp125,5 triliun, tetapi pasar tetap mencermati ketahanan kas negara. Pelemahan rupiah anjlok ke Rp18.089 per dolar AS, beban subsidi bengkak Rp500 triliun dinilai dapat mempersempit ruang belanja produktif pada sisa tahun berjalan.
Di pasar valuta asing, pelaku usaha dan investor cenderung menahan posisi sambil menunggu arah kebijakan pemerintah. Mereka mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah, pergerakan harga minyak, serta realisasi belanja dan pendapatan hingga akhir tahun. Jika tekanan berlanjut, rupiah anjlok ke Rp18.089 per dolar AS, beban subsidi bengkak Rp500 triliun bisa menjadi kombinasi yang berat bagi stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal, mengoptimalkan pendapatan, dan memastikan subsidi tepat sasaran agar gejolak kurs tidak merambat ke daya beli masyarakat.
Editor: Apriyanto
