TKD Riau Diproyeksi Anjlok Rp7,87 Triliun pada 2027, FITRA Ingatkan Ruang Fiskal Kian Sempit

Inforiau – 08 November 2026 | TKD Riau Diproyeksi Anjlok Rp7 87 Triliun pada 2027 FITRA Ingatkan Ruang Fiskal Kian Sempit menjadi alarm bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Analisis FITRA Riau menunjukkan alokasi transfer ke daerah seluruh Riau turun dari Rp25,89 triliun pada 2025 menjadi Rp23,47 triliun pada 2026, lalu diproyeksikan Rp18,02 triliun pada 2027.

Dalam dua tahun, penyusutan mencapai Rp7,87 triliun atau 30,4 persen. Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi, menilai tekanan ini lintas wilayah dan berpotensi mengganggu pembangunan serta pelayanan dasar. Kabupaten Bengkalis diperkirakan mengalami penurunan TKD terbesar, 41 persen, disusul Siak 31 persen dan Rokan Hilir 30 persen. TKD Pemerintah Provinsi Riau turun 22 persen, sementara Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi juga di atas 20 persen.

Komponen DBH Migas menyusut lebih tajam:

Tahun	DBH Migas Riau
2024	Rp4,23 triliun
2025	Rp2,45 triliun
2026	Rp1,13 triliun
2027	Rp269 miliar

Penurunan DBH Migas 2027 sekitar 94 persen dibanding 2024. Tarmidzi mengingatkan Riau tidak bisa terus bergantung pada DBH Migas. Diversifikasi pendapatan daerah menjadi penting agar pembiayaan pembangunan tidak bergantung pada transfer pusat.

Tekanan juga terlihat pada proyeksi APBD 2027. Bengkalis diproyeksikan turun 40,7 persen, Rokan Hilir 27,2 persen, dan Siak 25,4 persen. Daerah lain rata-rata turun 10 hingga 17 persen. Namun, belanja Pemerintah Provinsi Riau dalam KUA-PPAS 2027 justru diproyeksikan melebihi Rp10 triliun, dari sekitar Rp8,3 triliun sebelumnya.

FITRA Riau mendorong penguatan resiliensi fiskal melalui evaluasi belanja rutin dan belanja birokrasi tidak produktif, penataan SOTK, pinjaman daerah selektif, blended finance, KPBU, kemitraan pihak ketiga, dan filantropi yang transparan. Tarmidzi menegaskan efisiensi tidak boleh mengorbankan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan, dan penanggulangan bencana.

Dengan demikian, penyusutan TKD Riau menuntut pemerintah daerah segera memperkuat sumber pendapatan alternatif, menjaga belanja tetap realistis, dan memastikan layanan publik tidak melemah di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.

Editor: Sukri Mustakim