Ini Komitmen Pj Bupati Kampar di Rakor Kemendagri Bahas Netralitas di Pemilu
Inforiau - Rapat koordinasi terkait perumusan dan pemantapan kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai penjabat kepala daerah dalam rangka supervisi regulasi pelaksanaan pilkada 2024, Senin (17/07/2023) diikuti Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus.
Rakor dibuka Dirjen Otonomi daerah Kemendagri Akmal Malik. Pada kesempatan ini, Akmal Malik menekankan dua hal yang kepada para pejabat yang menjabat sebagai Pj Wali Kota dan Bupati di daerah, yakni jaga kewenangan dan fasilitas yang dititipkan oleh negara jangan disalahgunakan.
"Sesuai arahan presiden RI Jokowi Widodo, tugas Penjabat kepala daerah adalah menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah pada saat terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah karena telah berakhir masa jabatannya. Untuk meminimalisir adanya potensi upaya politisasi bagi para Penjabat kepala daerah dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024," papar dia.
Sebab itu,sambung dia, dihimbau agar Pj kepala daerah mempedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K 1/09/2022 tanggal 22 September 2022.
Menyikapi hal itu, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyatakan siap membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN.
"Ini untuk mewujudkan ASN yang netral dan menghasilkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat," sebut dia.*
