Sidang Paripurna DPRD Riau Septina Minta Seluruh Dewan Mendengarkan

Pekanbaru, Inforiau.co - Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau hari ini, Rabu (02/8) tepat pada Pukul 15.09 wib resmi dibuka yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Propinsi Riau Dra. Hj. Septina Primawati, MM. 

 

Dalam sambutannya, Septina menyampaikan jumlah anggota DPRD Riau yang hadir sebanyak 33 orang, dengan demikian forum rapat terpenuhi dan Rapat Paripurna Dewan dapat dilaksanakan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau ini beragendakan antara lain, Penyampaian pandangan umum fraksi tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau, Penyampaian pandangan umum fraksi tentang pemeliharaan ketahanan pangan, Penyampaian tatacara tentang pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, Penyampaian penggantian alat kelengkapan dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

‎

Pada sa’at disampaikan pandangan umum fraksi Hj.Septina Primawati juga menyampaikan agar kiranya seluruh anggota Dewan yang terhormat dapat mengikutinya dengan seksama dan menghimbau untuk dapat mendengarkan  secara bersama-sama.‎

 

 

 

Paripurna DPRD Provinsi Riau Di Hadiri Ketua Hj.Septina Primawati Rusli,MM dan Beserta Gubernur yang diwakili oleh Sekda Provinsi Riau.

 

Dalam penyampaian pandangan umumnya tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau, fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Nasril, S.Ag, MA mengatakan, kebakaran hutan bukan hanya sekedar masalah nasional namun juga sudah merambat ke masalah dunia internasional dengan negara tetangga Malaysia dan Singapore juga kebagian asap. Dengan demikian pemerintah daerah lebih berbenah diri dan keikutsertaan masyarakat menjadi syarat vital dalam hal kerjasama dengan pemerintah. Fraksi Partai Demokrat dalam penyampaian pandangan umumnya juga memandang perlu memberikan masukan kepada Gubernur Riau untuk menyempurnakan Ranperda yang ada.

 

Beberapa pandangan dari Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Nasril, SAg, MA adalah, pemerintah harus mampu menghitung anggaran yang tepat untuk biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Riau, selain ditingkat Propinsi pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga harus dilakukan ditingkat Kabupaten untuk itu diperlukan upaya pengendalian dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten, pemerintah harus terus melakukan konservasi hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi, pemerintah harus tegas menangani dan memberi sanksi terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, 

 

Lanjutnya lagi,pengamanan seluruh kawasan hutan dengan memberikan pengawasan oleh polisi hutan yang cukup sertan dengan peran masyarakat sekitar dengan cara memberikan pengarahan tentang pentingnya hutan sebagai penyanggah hidup, perusahaan-perusahaan perkebunan harus menjadi kontrol pencegahan penanggulan dan penanganan dengan cara penyulihan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, pemadaman harus dititik beratkan kepada pendayagunaan sumberdaya manusia dan peralatan, bekerjasama dan melibatkan pihak tertentu yang bergerak dalam lingkungan hidup baik akademis maupun pihak organisasi yang peduli dengan lingkungan hidup atau LSM.‎ adv