1400 Hektar Dirampas Sejak Tahun 1985, PTPN V Diminta Kembalikan Tanah Ulayat di Desa Gobah
JAKARTA, INFORIAU.CO - Sekelompok masyarakat dari Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau menyambangi kantor Media Nawacita Indonesia (MNI) di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan mereka ke kantor MNI untuk menyampaikan uneg-uneg terkait persoalan yang mereka hadapi di desanya.
Perwakilan masyarakat yang memperjuangkan Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gobah, Masrul Ali mengatakan, tanah mereka seluas 1400 hektar dirampas oleh PT Perkebunan Nusantara V. Penguasaan Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gobah sudah terjadi sejak 1985 hingga sekarang.
Padahal, lanjut Masrul, jauh sebelum adanya PTPN V, di tanah tersebut merupakan hamparan tanaman pohon karet milik warga. Hamparan perkebunan karet tersebut merupakan Program Pusat Koagulasi Karet Rakyat (PPKR), sejak tahun 1980. “Adapun yang memiliki tanah ulayat kurang lebih 1.000 keluarga,” kata Masrul, dikutip Jumat (7/7/2023).
Masrul menjelaskan, permasalahan itu muncul pada tahun 1986. Pohon karet yang sudah berumur 6 tahun ditebang habis oleh PTPN V, lalu tanahnya dijadikan perkebunan sawit tanpa persetujuan pemilik Tanah ulayat Ninik Mamak, Desa Gobah. Penguasaan secara sepihak oleh PTPN V itu memicu konflik hingga memakan korban jiwa.
Perjuangan panjang warga Gobah terus dilakukan, hingga akhirnya pada tahun 1999 terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan pihak PTPN V. Saat itu disepakati, PTPN V memberikan Saguhati atas pemanfaatan tanah masyarakat Gobah. Pihak PTPN V dapat memanfaatkan tanah masyarakat untuk membangun kebun kelapa sawit.
Namun, setelah 23 tahun berlalu, PTPN hanya memanfaatkan lahan kurang lebih 380 hektar saja. Masyarakat Desa Gobah terus berjuang dan menempuh jalur hukum.
Hingga pada 2022 lalu, usaha mereka membuahkan hasil karena Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, Riau yang memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat.
Dalam amar putusannya, PN Bangkinang menyatakan perbuatan tergugat dalam hal ini PTPN V, yang tidak melaksanakan pembangunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.620 hektar sebagaimana kesepakatan bersama dengan Nomor 05.11/SKB/01/1999 adalah perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga memerintahkan agar PTPN V membangun kebun sawit sesuai perjanjian.
"Di Pengadilan Tinggi kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa PTPN V dinyatakan wanprestasi," kata Masrul.
Sementara itu, Masruli dalam sebuah podcast yang ditayangkan Nawacitapolitik TV menyampaikan, kerugian yang mereka alami atas wanprestasi PTPN V mencapai Rp 398.034.000.000.
Masyarakat memohon agar Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gobah dikembalikan kepada mereka. Masrul juga berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantu mereka melalui menteri BUMN, Erick Thohir untuk menyelesaikan persoalan ini.
Terpisah, Tomson Manurung selaku Ketua Aliansi Nusantara Bersatu (ALNUSA) meminta kepada pemerintah agar membantu masyarakat Desa Gobah mendapatkan kembali hak-hak mereka yang selama ini telah dikuasai oleh PTPN V. Apalagi, kata Tomson, PTPN merupakan perusahaan pelat merah milik negara. **N
