Bangun Kantor Pajak KPP Pratama, Pemkab Siak Hibahkan Tanah
Inforiau - Wakil Bupati Siak Husni Merza mengikuti pertemuan kunjungan kerja Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di Provinsi Riau.
Kunjung kerja Menkeu kali ini, dalam rangka sosialisasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Wakil Bupati Siak Husni Merza usai acara mengatakan banyak hal-hal baru di dalam undang-undang HKPD salah satunya, Daerah penghasil Migas dan CPO mendapatkan bagi hasil yang lebih proporsional.
“Tentu ini kita sambut baik, ada peningkatan penerimaan keuangan daerah dari dana bagi hasil DBH termasuk penambahan dana pajak kenderaan bermotor,sehingga kita bisa melanjutkan pembangunan kedepan, “kata Husni.
Pada kesempatan itu, Wabup Husni juga menyerahkan hibah tanah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Yang nantinya akan digunakan Dirjen pajak untuk membangun Kantor Pajak KPP Pratama di Siak.
“Tadi kita menyerahkan surat hibah tanah kepada bu Menteri di dampingi Direktorat Jenderal Pajak, yang nantinya digunakan untuk membangun Kantor Pelayanan Pajak. Memang sekarang ini statusnya P2KP nanti kedepan kita berharap kantor pajak pratama bisa di bangun di kabupaten Siak, artinya nanti kita sudah terpisah dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci,”kata Wabup Husni
Lanjutnya, setelah terbangun nantinya kantor KPP Pratama ini, ia berharap akan ada potensi peningkatan penerimaan pajak di kabupaten Siak.
“Saat ini kita termasuk penyumbang pajak bidang PPh, PPN, PBB serta pajak langsung lainnya, termasuk Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terbesar dari dua kabupaten, yaitu Siak dan Pelalawan sekitar 52 persen,”kata dia.
Sosialisasi undang-undang no 1/2022 tentang HKPD itu di ikuti para eselon satu di lingkungan Kementrian keuangan, para Bupati /Kota se Riau. Kanwil Pajak dan Kepala Badan Keuangan Daerah se Riau dan Provinsi Kepri.*
