Bappeda Gelar FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2017-2022

Bangkinang, inforiau - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah dengan agenda  Pembahasan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022.

FGD ini digelar selama tiga  hari, 22-24 November 2016 di aula kantor Bappeda Kabupaten Kampar.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pada Selasa, 22 November 2016 FGD diikuti pihak pemerintah kecamatan. Rabu, 23 November 2016, FGD digelar dengan SKPD dan Kamis, 24 November 2016, FGD digelar bersama pelaku dunia usaha (pengusaha).

Dalam penyusunan RPJMD ini, Bappeda Kabupaten Kampar melibatkan tim ahli dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian  kepada Masyarakat   (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB ).

Kegiatan FGD ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Ir. H. Azwan, MSi.

Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan menyampaikan bahwa FGD ini penting dilaksanakan dalam upaya mengumpulkan informasi  dari berbagai pihak seperti pemerintah kecamatan, SKPD, pelaku usaha, tokoh masyarakat, LSM dan sebagainya untuk kesempurnaan RPJMD Kabupaten Kampar masa lima tahun mendatang.  

“Mari kita  bersama-sama memberikan masukan  untuk kebaikan daerah lima tahun kedepan,” ajaknya.

Disampaikan Azwan bahwa saat ini terjadi penurunan pendapatan APBD di sektor dana bagi hasil (DBH) migas. Namun disatu sisi pendapatan dana desa meningkat. “Disini perlu peran Camat  agar ikut mengawasi  dana desa  sehingga penggunaan dana desa tidak menyimpang,” ingat Azwan.

Dijelaskan Azwan bahwa dengan semakin menurunnya penerimaan dana DBH maka yang diharapkan kedepan pembangunan akan banyak  bergantung  pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Desa  dan investasi.

Dengan peningkatan investasi akan memberikan dampak  yang signifikan dalam pembangunan di Kabupaten Kampar. Salah satu yang mendorong peningkatan investasi  adalah sektor pariwisata. Untuk itu sektor pariwisata  juga  harus menjadi perhatian dalam RPJMD Kampar kedepan.

Sementara itu Sekretaris Bappeda Afrizal menambahkan bahwa  FGD ini  adalah untuk memberikan masukan  dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kampar. “Ini adalah tahapan pertama. Setelah Bupati terpilih  nanti baru terbentuk RPJMD,’ ujarnya.

Afrizal mengajak seluruh peserta FGD untuk serius mengikuti FGD ini karena RPJMD itu sangat strategis yang menjadi pedoman dalam  penyusunan renstra (rencana strategis) dan renja (rencana kerja) SKPD. “RPJMD ini bukan menjadi konsumsi kita (pemerintah) saja, tapi konsumsi seluruh publik termasuk dunia usaha,” ingatnya.

Pada kesempatan itu, Arif Rahman bersama rekannya Jamal, Nopri dan  Tomas dari P4W LPPM IPB menjelaskan tentang Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. RPJMD itu menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Pemerintah Daerah dan RPJM Desa dan dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

RPJMD membentuk penganggaran selama lima  tahun  kedepan yang dituangkan dalam RKPD, KUA/PPAS dan RKA Pemerintah Daerah.

Disampaikannya RPJMD  harus selaras dengan kebutuhan daerah, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Arif juga memaparkan bahwa ada  beberapa persoalan di Kampar saat ini  diantaranya,  besarnya ketimpangan jumlah penduduk antar wilayah.

Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 371 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 10 jiwa/km2.

Laju pertumbuhan ekonomi menurun. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Kabupaten Kampar tahun 2015 sebesar 1,07 persen. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2013 dan 2014, laju pertumbuhan ekonomi semakin menurun dimana pda tahun 2013 sebesar 6,31 persen dan di tahun 2014 sebesar 3,43 persen.

Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan di tahun 2015. Rasio dokter (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi) per satuan penduduk belum ideal. Adanya kebocoran wilayah (regional leakage).

Disatu sisi ada  capaian yang baik yakni, Indeks Pembangunan Manusia. Apabila dibandingkan dengan 12 kota ataupun kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, IPM Kabupaten Kampar pada tahun 2015 yang mencapai 71,28 menduduki peringkat kelima.
Kota Pekanbaru merupakan kota dengan IPM paling tinggi sebesar 79,32. Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka IPM pada tahun 2015 sebesar 70,84.

Proses pelaksanaan  FGD berjalan  lancar dan banyak masukan yang diberikan oleh peserta FGD untuk pembangunan  Kampar lima  tahun kedepan   Untuk mengefektifkan  pelaksanaan FGD, peserta dibagi dalam tiga kelompok yakni di aula, di ruang rapat lantai I dan di ruang rapat Kepala Bappeda.Jay