FW-KLA Pekanbaru Resmi Dikukuhkan Sekaligus Raker Media Massa
PEKANBARU, inforiau.co - Dalam rangka mewujudkan Kota Layak tahun 2019, Forum Wartawan Kota Layak Anak (FW-KLA) bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja media massa yang digelar di Aula Bappeda Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (17/7/2019).
Rapat kerja ini media masa kota layak anak ini juga bersamaan dengan pengukuhan Forum Wartawan Kota Layak Anak (FW-KLA) Kota Pekanbaru Masa Bakti 2019-2020 dan disusul dengan penyerahan paket bantuan sekolah bagi peserta didik kurang mampu.
Turut hadir dalam acara rapat kerja itu, Kepala Dinas DPPPA Drs Mahyuddin para pemateri diantaranya Khairul Amri serta didampingi Dewan Etik Ramli serta turut hadir forum anak Pekanbaru.
Menurut Khairul Amri dalam sambutannya mengatakan, meski pengukuhan FW-KLA ini memakan waktu yang cukup lama dari mulai proses terbentuknya kepengurusan, dirinya tetap optimis FW-KLA bersama pemerintah bisa besinergi dalam mewujudkan Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. Bahkan dari rapat kerja hari ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik.
"Harapan kita rapat kerja ini bisa menghasilkan keputusan yang baik, mengigat periode forum kota layak anak tinggal setahun lagi, karena pada tahun 2020 mendatang kembali melakukan pemilihan kepengurusan forum kota layak anak," ungkap Khairul Amri.
Dalam kesempatan tersebut, Khairul Amri juga memaparkan terkait peran media masa dalam mewujudkan kota layak anak, dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa pada dasarnya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kota layak anak, dan dengan melibatkan banyak pihak bukan semata-mata menjadi tugas Pemerintah.
"Setalah dilakukan pengukuhan, tentunya forum wartawan kota layak anak harus mengerti dengan tugas dan fungi didalam kepengurusan secara kelembagaan untuk membesarkan dan membawa nama baik forum anak kota layak anak," Imbuh Khairul Amri lagi.
Forum wartawan kota layak anak ini juga diharapkan mampu menyajikan konten penayangan atau pemberitaan perimbang, serta yang paling penting tidak melanggar kaedah-kaedah hak anak.
"Didalam forum ini sedikitnya ada 7 devisi yang harus dijalani, mulai dari devisi kelembagaan, devisi hak sipil dan kebebasan, devisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta devisi kesehatan dasar dan kesejahteraan.
"Yang namanya kota layak anak bukan berarti kota yang sama sekali tidak punya masalah terhadap anak, tetapi setidaknya ada upaya kita terus menekan dan meminimalisir terhadap pelanggaran hak-hak anak. Makanya kita berharap forum ini bisa membantu kerja pemerintah dalam mewujudkan lima tingkatan yang harus dipenuhi untuk menuju Kota Layak Anak," pungkas Khairul Amri.kim
