Ingin Segera Terbebas dari Impor BBM, Jokowi : Kapasitas Kilang-kilang Minyak di dalam Negeri Harus Ditingkatkan

Kamis, 16 Februari 2017 11:47:00 736
Ingin Segera Terbebas dari Impor BBM, Jokowi : Kapasitas Kilang-kilang Minyak di dalam Negeri Harus Ditingkatkan
ilustrasi

Indramayu, Inforiau.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Indonesia lepas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu, kapasitas kilang-kilang minyak di dalam negeri harus ditingkatkan, dan dibangun kilang minyak baru.

Kilang minyak di dalam negeri harus bisa memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri, bahkan dapat memenuhi cadangan BBM strategis (Strategic Petroleun Reserve/SPR).

Demikian disampaikan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam sambutannya saat meresmikan proyek submarine pipe line (SPL) alias pipa minyak bawah laut dan single point mooring (SPM), di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Kamis (16/2/2017). 

"Bapak Presiden minta dalam waktu yang sesegera mungkin, kilang di dalam negeri harus bisa melayani kebutuhan BBM di dalam negeri. Termasuk cadangan strategis," kata Jonan. 

Ia menerangkan, saat ini kapasitas terpasang seluruh kilang Pertamina mencapai 853 ribu barel per hari (bph). Sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia tercatat sebesar 1,65 juta bph. 

Ada empat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dikerjakan Pertamina untuk meningkatkan produksi BBM di dalam negeri, yaitu RDMP Ciladap, Balongan, Dumai, dan Balikpapan. Apabila seluruh RDMP ini selesai, maka kapasitas keempat kilang itu akan naik dari 820 ribu bph menjadi 1,61 juta bph.

Selain itu, 2 kilang baru akan dibangun, yaitu New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban dan Bontang. Masing-masing berkapasitas 300.000 bph. Semua proyek kilang ditargetkan selesai sebelum 2023. Kalau semuanya berjalan lancar, kapasitas 6 kilang mencapai 2,2 juta bph, Indonesia tak lagi mengimpor BBM mulai 2023.

"Kalau kebutuhan sekarang 1,65 juta bph, nanti 2024 jadi 2,2 juta bph output kilang. Ini penting sekali untuk menjaga ketahanan energi nasional. Ada PP-nya, Undang Undang juga ada," tutur Jonan.

Pertamina diminta serius mengerjakan proyek-proyek kilang demi ketahanan energi nasional. "Mudah-mudahan ini awal. Kami mendorong RDMP dan NGRR jalan. Mungkin jadinya 4-5 tahun lagi, tapi harus dimulai sekarang," tutupnya. dtc

KOMENTAR