Aksi Konfergensi Penurunan Stunting Provinsi Riau, Pemkab Siak Jadi yang Terbaik
Inforiau - Pemerintah Kabupaten Siak dinobatkan Pemerintah Provinsi Riau sebagai Pemerintah Daerah terbaik I untuk Kinerja Aksi Konfergensi Penurunan Stunting se-Provinsi Riau Tahun 2021.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten dengan Kinerja Paling Inovatif dalam Kinerja Aksi Konfergensi Penurunan Stunting Tahun 2021 di Provinsi Riau.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Riau Syamsuar dan diterima Bupati Siak Alfedri di Pekanbaru, Senin (3/10/2022).
Pada kesempatan tersebut sekaligus dilaksanakan penandatanganan MoU Komitmen Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Bupati Siak Alfedri bersama para Bupati dan Walikota se Provinsi Riau dengan Gubernur Riau Syamsuar.
Bupati Siak mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Riau atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Siak dan juga dalam memberantas kemiskinan Pemkab Siak memiliki Program 1000 UMKM per tahun
"Selaku Pemkab Siak kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau atas penghargaan yang diberikan kepada kami tentunya akan menjadi semangat baru kami dalam memberantas stunting dan kemiskinan ekstrem, Pemkab Siak memiliki program 1000 UMKM per tahun dimana kami bekerjasama dengan baznas dan perangkat kecamatan dan desa untuk membantu pemberdaya ekonomi masyarakat dan untuk penangan stunting kami juga sudah bekersama dengan RAPP bagaimana memonitoring melalui aplikasi penyebaran stunting di Kabupaten Siak," ucap Bupati Siak
Dikesempatan yang sama Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy secara virtual menyapaikan Indonesia pada tahun 2024 harus terbebas dari kemiskinan ekstrem. Dengan kata lain tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia harus Nol Persen.
"Memberantas kemiskinan ekstrem dalam waktu dua tahun bukanlah hal yang mudah membutuhkan usaha dan dan percepatan serta perumusan yang benar-benar tercerna sebaik mungkin mengenai target, sasaran serta intervensi, untuk itu pembentukan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreme (P3KE) harus dilakukan agar pengumpulan data masyarakat miskin dari rt/rw bisa divalidasi oleh disdukcapil," ujar Muhadjir.*
