Andi Salahkan Angin

Jakarta, inforiau.co - Ada yang unikk saat Pelaksanaan tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, faktor dan penyebab terjadinya kebakaran di Provinsi Riau adalah akibat angin.
Hal ini disampaikan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman saat Rapat Koordinasi Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Gedung Manggala Wanabakti, Kemen LHK, Jakarta, Senin (14/3).
Dalam paparannya Plt Gubri yang biasa disapa Andi Rachman, mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau disebabkan oleh adanya angin, sehingga kebakaran hutan dan lahan terjadi karena berasal dari daerah lain.
"Karena adanya angin yang merupakan faktor adanya kebakaran di sejumlah daerah di Riau dari daerah lain," kata Andi Rachman.
Dia menambahkan, adanya angin kencang berasal dari Timur dan Utara yang begitu kencang sehingga mengakibatkan loncatan-loncatan api yang akhirnya menimbulkan titik api sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
"Angin dari Timur dan Utara itu Ibu Menteri sangat kencang sehingga mengakibatkan loncatan-loncatan api," sebutnya.
Mantan anggota DPR tersebut juga mengaku siap bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat dan melakukan koordinasi agar kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak terjadi lagi dengan melakukan pencegahan.
"Intinya kita siap bekerjasama, semua daerah di Riau siap melakukan segala sesuatunya supaya kebakaran hutan tidak terjadi lagi. Kita sudah libatkan korkopinda di Riau dan Polri, TNI, BNPB, di semua tingkat kabupaten/kota juga melakukan kordinasi," paparnya.
Andi Rachman menyebutkan, kebakaran yang terjadi ada dikawasan tertentu dan open akses, sehingga perlu koordinasi dengan semua stakeholder dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Riau.
"Keterlibatan swasta berjalan dengan baik, dengan memberikan bantuan ke desa-desa dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Harus Koordinasi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, rapat koordinasi bertujuan untuk mengatasi permasalahan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menurutnya akan segera bertindak untuk mengatasi masalah tersebut.
"Belajar dari pengalaman buruk selama 17 tahun dan pada tahun 2015 agar kebakaran hutan tidak terulang lagi," kata Siti.
Menurut Siti, harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, dalam rapat yang juga turut mengundang gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia, Siti berharap pemerintah pusat dan daerah dapat dapat berkoordinasi dengan baik.
"Tidak mungkin bisa jalan kalau enggak ada keselarasan di daerah," ujarnya.
Siti menambahkan, ke depan kementeriannya juga akan mengundang Polri dan TNI untuk melakukan koordinasi agar kebakaran hutan dan lahan tak lagi terjadi di Indonesia.
Ingatkan Para Pejabat
Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan memberhentikan pejabat yang lalai dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
Dia meminta seluruh pejabat baik dari kalangan TNI, Polri, seluruh kementerian hingga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat melaksanakan tugas dengan baik. Menurutnya, arahan itu telah sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo.
"Presiden mengingatkan saya, TNI, Polisi yang tidak laksanakan tugas dengan baik akan diganti. Sama dengan pejabat di daerah. Bangsa ini bisa jalan jika ada kedisiplinan. Maka saya ingatkan, jangan lalai," kata Luhut.
Luhut mengaku akan terjun langsung memantau kinerja instansi terkait agar tidak ada pejabat yang lalai. Dia juga meminta agar pejabat daerah tidak tebang pilih dengan pengusaha.
"Saya akan turun, saya akan lihat. Kalau ada masalah saya akan telponin satu-satu. Jadi perusahaan yang salah ditegur ya harus ditegur meski saudara," ucapnya.
Hotspot Kembali Meningkat
Sebelumnya pagi Senin, 14 Maret 2016 BMKG mendata ada 12 hotspot yang terpantau oleh satelit terra dan aqua yang mengeliling Sumatera.
Namun menjelang Sore, pantauan kedua satelit ini meningkat dimana untuk Sumatera ada 26 hotspot (titik panas) dan 24 diantaranya berada di Riau.
Menurut kepala informasi dan data BMKG Pekanbaru Slamet Riyadi dimana pihaknya memantau adanya peningkatan suhu di beberapa titik di Sumatera dan Riau khususnya.
Adapun penyebaran hotspot di Sumatera yakni Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 1 hotspot, Kepulauan Riau 1 hotspot dan sisanya ada di Riau yakni 24 hotspot.
Adapun penyebaran di Riau yakni Kepulauan Meranti 8 hotspot, Pelalawan 7 hotspot, Bengkalis 6 hotspot, Inhil 2 hotspot dan Rohil 1 hotspot.
Sementara untuk tingkat kepercayaan (confidence) lebih dari 70% ada 8 hotspot yakni Meranti 4 hotspot, Pelalawan 2 hotspot dan Bengkalis 2 hotspot.
Gunakan Teknologi Jepang
Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menggunakan teknologi dari Jepang bernama Sensory Data Transmission Service Assisted by Midori Engineering (Sesame).
"Kita berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar melihat pantauan perkembangan gambut secara akurat dan seragam," kata Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead.
Ia menerangkan, teknologi tersebut berguna memantau kadar air lahan gambut. Misi restorasi gambut terdegradasi yakni menjaga agar permukaan gambut tetap lembab dan basah. Dengan Sesame, nantinya dapat dideteksi titik tertentu di lahan gambut sehingga sebelum tersulut api, lahan bisa segera dibasahi. Caranya dengan mengairi lahan yang ada dengan hujan buatan atau bom air.
Bupati Bengkalis Dukung Restorasi Gambut 2 Juta Hektar
Sementara itu Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mendukung program restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Selain untuk memulihkan lahan yang rusak, program ini untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di areal gambut.
"Sebagai daerah yang memiliki lahan gambut, tentu kita sangat mendukung program restorasi lahan gambut. Namun kita akan tetap melakukan pendataan dan inventarisir lahan yang ada, sehingga tidak bersinggungan dengan masyarakat," ungkapnya.
Dikatakan Amril, program restorasi lahan gambut tidak serta merta menghentikan musibah kebakaran lahan dan hutan. Namun setidaknya, melalui program ini, ada upaya untuk mengembalikan lingkungan di kawasan lahan gambut dan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama saat musim hujan.
Lebih lanjut mantan anggota DPRD Bengkalis ini menegaskan, inventarisis lahan gambut yang ada sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar Kabupaten Bengkalis memilik lahan gambut yang sudah ditempati dan menjadi areal perkebunan rakyat.
Pemkab Siak Juga Mendukung
Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mendapat harapan baru untuk menyelamatkan kawasan gambut yang ada di Siak melalui kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG).
"Kita punya lahan gambut 57,44 persen dari total luas wilayah Kabupaten Siak yang mencapai 8.556,09 km persegi. Ketebalannya mencapai antara 3-15 meter. Kalau ini tidak kita selamatkan, saya ndak tahu seperti apa kelak Siak 50-100 tahun mendatang," ungkap Wakil Bupati Siak, Alfedri.
Wajar saja kecemasan tersebut menghantui Pemkab Siak. Pasalnya, kondisi gambut yang ada di kawasan Semenanjung Kampar, kawasan Cagar Biosfer dan kawasan Danau Zamrud, baik yang masih utuh maupun yang sudah rusak parah sangat tebal. Untuk menyelamatkan kawasan gambut inilah, kata Alfedri, Pemkab Siak sangat konsen menghadirkan tim penanggulangan karlahut.
"Kita sudah siapkan tim reaksi cepat. Harapan kita ya itu tadi, lahan bisa lebih cepat terselamatkan. Sekarang sudah ada kekuatan baru dari pusat. Ini tentu sangat membantu misi kita. Apalagi Bupati sudah mencanangkan Siak menjadi Kabupaten Hijau," ujarnya. Rtc/Grc/Rol/Ir