Cegah Korupsi di Bengkalis dengan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Inforiau - Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian dan Lembaga program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 21 Maret 2023 diikuti Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso.*

Dalam sambutan Mendagri dibacakan Sekjen Kemendagri H. Suhajar Diantoro mengatakan, dalam upaya pencegahan Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di 8 area intervensi dengan program MCP.

Terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2023 diantaranya:

Perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Sebab itu, kepada seluruh Kepala Daerah supaya mendukung sistem MCP guna memperkuat pengawasan, dengan menugaskan para inspekturnya masing-masing agar terhubung dengan sistem ini, karena sebagian besar sudah terhubung dengan sistem ini, namun ada beberapa daerah yang masih belum.

“Terima kasih kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah bekerjasama dalam rangka melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan lainnya, salah satunya dengan meluncurkan sistem MCP ini. Kami kira pengawasan sangat penting sekali untuk memperbaiki segala kekurangan, kami bersama BPKP akan senantiasa mendukung. MCP ini mengedepankan pencegahan, dan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati,” terang Tito.

Tito menambahkan, kualitas dan kuantitas jajaran Inspektorat Daerah juga harus diperkuat, dengan menunjuk orang yang tepat dan memberikan pembinaan karir yang baik, sehingga ada kepastian, dan mereka akan lebih profesional dalam bekerja. Selanjutnya perlu adanya kerjasama dengan KPK, BPKP dan BPK.

Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan, KPK menggandeng Kemendagri dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Program pencegahan korupsi ini digagas KPK melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP).

"KPK mengoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP," ujar Firli.

Pada kesempatan itu juga Ketua KPK mengatakan, peran penting kepala daerah pertama mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya peran kepala daerah menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan terakhir peran kepala daerah mewujudkan aparatur yang dari KKN.

"Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP (Monitoring Center for Prevention) kami juga berharap kepada seluruh masyarakat ikut memantau melalui MCP ini, sehingga kita dapat mewujudkan bebas korupsi hingga ujung negeri,"ujarnya.

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian dan Lembaga program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diikuti seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia itu, dibuka langsung Ketua KPK RI Firli Bahuri.

Pada saat itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendagri, KPK dan BPKP. Sekaligus peluncuran peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pembacaan ikrar komitmen kepala daerah anti korupsi.*