DBH Ditarik Lagi , Dewan: Pemerintahan Pusat Zalimi Masyarakat Rohil
Senin, 17 April 2017 14:34:07 786
Salah Satu Pompa Minyak di Rohil
Rohil, Inforiau.co - Meskipun dana dari pemerintah pusat sudah masuk ke Kas daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), namun ditarik kembali. Selain eksekutif, kalangan legislator juga mengecam tindakan pemerintah pusat tersebut.
Seperti yang dikatakan ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan. Dia mengatakan pemerintah pusat Zolim terhadap masyarakat Rohil. Sebab, Kabupaten Rohil sebagai salah satu penghasil Migas, Rohil bukan meminta kepada pusat, melainkan menuntut hak atas Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas). Hal tersebut lah yang menurutnya Kabupaten Rohil berbeda dengan kabupaten lain.
"Pusat zolimi kita (Rohil, red). Begitu dia (pusat) kirim uang, uangnya ditarik lagi. Kata pusat salah hitung, salah hitungnya 2 kali. Menurut saya itu modus," kata Nasrudin.
Menurut Nasrudin, akhir pekan lalu, dari DBH Migas, Kabupaten Rohil menyumbang ke pemerintah pusat sebanyak 85 persen. Sedangkan untuk Rohil sendiri, hanya 6 persen dengan dana sebesar Rp.1,2 Triliun.
"Kami (Rohil, Red) nyumbang migas ke pusat sejak kapan?Kenapa baru sekarang (salah hitung), ini (Rohil) seperti dizolimi (Pemerintah Pusat)," kata ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir tersebut.
Untuk itu, pihaknya (DPRD Rohil) dan pemerintah kabupaten rencananya akan menuntut ke pusat dan mempertanyakan melalui komisi keuangan DPR RI. "Nantinya komisi itu akan memanggil menteri keuangan. Disana lah nanti ketemu. Karena kita DPRD tentunya kita melalui DPR RI untuk ketemu Mentri," katanya.
Terang Nasrudin lagi, dengan ditariknya dana sebesar Rp 94 miliar, berarti Kabupaten Rohil berutang ke pusat sebesar Rp 44 Miliar lagi.
"Kebijakan itu sudah sangat keterlaluan. Apalagi Rohil adalah penghasil migas dan bahkan saat ini pusat menganggap kita sebagai pengemis. ir
