Demi Efisiensi

Pekanbaru, inforiau.co - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indrawati Nasution menyebut anggaran pada APBD Provinsi Riau yang dirasionalisasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lebih pada efisiensi serta menertibkan kegiatan tumpang tindih yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

Hanya saja saat ditanya berapa besaran anggaran yang kembali harus ditata, Indrawati enggan merincikan, dengan alasan belum waktunya. "Itu belum bisa kita sebutkan. Nanti belum waktunya," kata Indrawati, Rabu (6/1).

 

Hanya saja menurutnya, terjadinya penciutan sejumlah anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, karena dipandang tidak prioritas. Rasionalisasi itu sendiri dilakukan setelah melalui hasil verifikasi Kemendagri dalam APBD 2016. "Ini cuma rasionalisasi saja, demi efisiensi itu saja. Jadi Kemendagri memfokuskan mana program pembangunan itu yang diutamakan," ujarnya.

 

Mantan Kadiskominfo-PDE Provinsi Riau ini juga mengaku akan mengumpulkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, untuk menjelaskan banyaknya program yang terpaksa dirasionalisasi. Hal itu juga tak terlepas, karena penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Pemprov Riau saat ini. "Memang ini ada kaitannya dengan penurun DBH Migas. Jadi program yang dipandang bukan prioritas untuk pembangunan dievaluasi," ujarnya.

 

Sebagaimana yang diketahui, total APBD 2016 Provinsi Riau berjumlah Rp 11,246 triliun, dengan rincian, Belanja Tidak Langsung  (BTL) sebesar Rp 5,024 triliun dan  anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 6,22 triliun.  Terjadi Defisit anggaran sebesar Rp 3,543 triliun dan SILPA sekitar Rp 4 triliun.MCR