Direksi Riau Petroleum Dirombak
Minggu, 17 Januari 2016 20:56:06 2107
Pekanbaru, inforiau.co - Salah satu BUMD di Riau, Riau Petroleum yang pernah direkomendasikan pihak DPRD Riau untuk ditutup, direncanakan akan tetap beroperasi kedepannya.
Bahkan BUMD bidang pertambangan ini juga direncanakan akan dilakukan perombakan menajemen direksi, yang akan dilakukan seperti BUMD lainnya, yang sejauh ini baru dilaksanakan pada Bank Riau Kepri dan PT PER yang saat ini masih dalam proses.
“Riau Petroleum memang direncanakan untuk ikut penggantian jajaran direksinya, seperti BUMD lainnya, kita akan laksanakan bergilir, saat ini kita masih proses penggantian direksi PT PER,” kata Aherson, Kamis (14/1).
Ditambahkannya, pihak dewan tidak akan mempersoalkan jika Riau Petroleum tetap akan beroperasi kedepannya, asalkan tidak lagi didanai dari APBD.
Karena Riau Petroleum termasuk salah satu BUMD yang setelah dievaluasi pihak DPRD Riau tidak memberikan keuntungan bagi daerah, dan direkomendasikan untuk ditutup pada tahun 2015 lalu.
“Kita coba beri kesempatan pada mereka (Riau Petroleum), dan kedepannya tidak lagi didanai APBD, namun tetap sebagai BUMD Riau,” ujarnya.
Ditanya kapan akan dilakukan penggantian direksi Riau Petroleum tersebut, menurut Aherson hal tersebut belum dipastikan, namun penggantian direksi akan dilakukan bertahap satu per satu BUMD yang ada di Riau.
Sebagaimana diketahui, Riau Petorleum mendapat kesempatan bersama PT Pertamina untuk mengelola Blok Siak, dan hal tersebut sudah direncanakan sejak pertengahan tahun 2014 lalu.
Kisah Suram BUMD Riau
Munculnya gagasan pemangkasan gaji Direktur BUMD Riau, untuk mengefesiensikan deviden perusahaan milik Pemprov tersebut, tidak terlepas dari bobroknya kinerja tujuh BUMD ini.
"Sebagaimana kita tahu hampir semua BUMD Riau mengalami kebangkrutan dan tidak menghasilkan keuntungan untuk daerah dengan penghasilan yang pas-pasan," ujar Aherson.
Tujuh BUMD Riau yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), Bank RiauKepri, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Riau Airline (RAL), PT Jamkrida dan Riau Petroleum.
Kesemua BUMD tersebut, apalagi sejak 2012, mengalami masa suram, bahkan 3 diantaranya direkomendasikan DPRD untuk ditutup yakni RAL, Riau Petroleum dan BPR nya PT PER (BPR Duta Perdana).
DPRD Riau menargetkan pertengahan 2016 ini menyelesaikan menyesuaian gaji Direktur di semua BUMD di Riau. Hingga saat ini, baru PT PER yang menyetujui pemangkasan gaji dari Rp50 juta menjadi Rp25 juta.
Pemangkasan ini dilakukan untuk mengatasi masalah kebangkrutan yang selama ini membelenggu BUMD Riau.
Aherson, menilai gaji Direktur dan petinggi BUMD lainnya di Riau, yang di tentukan RUPS tidak profesional, namun, karna kedekatan antara petinggi BUMD.
Maka, DPRD Riau bekerjasama dengan Pemprov Riau untuk menetapkan gaji Direksi BUMD dipangkas sampai 50 persen.
"Penetapan gaji tidak acuan direksi, karna perusahaan adalah punya pemerintah, maka, tidak ada alasan tidak setuju, pemanggilan akan dilakukan mulai minggu depan, termasuk Bank RiauKepri, PT PER dan lainnya," kata Aherson. Tp/Grc/Ir3
