Penanganan Korban Gempa Lambat, DPRD: Pemerintah Terlalu Banyak Rapat

Kamis, 04 Oktober 2018 23:17:11 233
Penanganan Korban Gempa Lambat, DPRD: Pemerintah Terlalu Banyak Rapat
Rumah tenda korban gempa

NTB, Inforiau.co - Pembangunan rumah warga korban gempa terlalu lambat. Pemerintah terlalu banyak rapat. Sementara warga menginginkan pembangunan segera dilakukan. Terlebih musim hujan kian dekat. ”Terlalu banyak rapat koordinasi, kapan kerjanya?” kata Anggota Komisi II DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar, Rabu (3/10).

Gejolak yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan pemerintah terlalu banyak teori. Perdebatan tidak pernah selesai, prosedur terlalu berbelit-belit. Sementara warga tinggal di tenda sampai waktu yang tidak jelas.

Jika memang dana tidak ada, harusnya pemerintah terus terang. Agar masyarakat berupaya mencari sendiri. Dengan begitu upaya yang dilakukan bisa diukur dan jelas. ”Jangan menunggu barang yang tidak jelas,” tegas politisi PPP itu.


Ia menilai salah satu akar masalah lambatnya pembangunan rumah adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018. Aturan itu tidak secara jelas mengatur teknis pelaksanaan. Akhirnya pemerintah daerah tidak berani berbuat sebelum ada kepastian dana.

Harusnya aturan itu memberikan jaminan agar pembangunan bisa dilaksanakan tanpa menunggu dana. Pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu, dengan syarat negara memberikan jaminan akan membayarnya di kemudian hari. Dengan begitu pembangunan rumah pasti akan cepat. Itu bisa dilakukan karena dalam situasi darurat.

”Sekarang rasanya seperti tidak dalam keadaan darurat, semuanya normal-normal saja,” sindir Hazmi.


Saat ini tidak ada yang berani bekerja, kepala daerah pun tidak berani mengambil keputusan. Mereka semua menunggu kepastian dana dari pusat. Sebelum ada dana turun mereka tidak akan bekerja. Mereka takut melanggar aturan dan bisa berhadapan dengan hukum. Baginya, situasi itu tidak ada bedanya dengan kondisi normal.

”Bukan penanganan bencana lagi. Tapi penanganan biasa,” ujar Hazmi.

Di sisi lain, kondisi masyarakat korban gempa semakin tidak menentu. Untuk membersihkan puing bangunan rumahnya, mereka harus mengeluarkan biaya. Merobohkan rumah saja ongkosnya bisa sampai Rp 25 juta. Bila ingin membuat Huntara biayanya bisa Rp 15 juta.

”Ini kondisi masyarakat kita,” ungkapnya.

Tagih Komitmen Pusat
Sementar itu, Anggota Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan mengingatkan, di saat konsentrasi pemerintah pusat terpecah karena gempa dan tsunami Palu dan Donggala, NTB harus tetap mempunyai posisi tawar agar perhatian pusat tidak berkurang.

”Kita bersama-sama mendesak pemerintah pusat untuk memperjelas bagaimana implementasi Inpres itu,” tegas politisi PKS itu.


Bukan berarti NTB tidak berempati terhadap korban di Palu dan Donggala. Korban di sana harus tetap ditangani dengan cepat. Tetapi pemerintah pusat tidak boleh melupakan korban di Lombok.
”Kita tuntut apa yang sudah dijanjikan kepada kita,” kata Johan.

Karenanya, eksekutif dan legislatif di NTB harus satu kata untuk penanganan gempa. Sehingga secara politis bisa sama-sama mendesak pusat segera mencairkan dana untuk membangun rumah warga.

Ajak Warga Optimis

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, pemerintah tengah berusaha mempercepat pembangunan rumah. Ia berharap masyarakat bersabar menunggu. Apalagi saat ini korban di Palu dan Donggala mengalami nasib jauh lebih buruk.

”Apa pun itu kita harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk survive,” ujarnya.


Gubernur, bupati dan wali kota saat ini sudah bergerak bersama-sama membangun dengan apa yang ada. Verifikasi rumah terus berjalan, pembangunan rumah sudah dimulai. Diharapkan bulan ini progres pembangunan lebih cepat.

”Intinya kita tidak boleh menunggu dalam posisi sekarang, kita harus percaya diri dengan kekuatan sendiri,” ujar Rohmi.

Di saat bersamaan, Pemprov akan terus menagih komitmen pusat untuk membantu penanganan korban gempa Lombok-Sumbawa. ”Pastilah, tugas Pemprov kan menangih, apalagi sudah dijanjikan ke masyarakat,” katanya.

Rohmi mengajak semua pihak optimis. Menjaga agar situasi tetap kondusif. Tidak saling memanasi satu sama lain. Jangan sampai penderitaan korban dijadikan komoditas untuk membuat masyarakat semakin menderita dengan rasa tidak optimis.

”Kalau optimis, bersatu semua, pasti ada yang bisa kita lakukan untuk survive di musim hujan ini,” tandasnya. Lbo

KOMENTAR