PMK Semakin Meluas, Pemprov Riau Dirikan Enam Pos Check Point di Perbatasan Provinsi

Selasa, 21 Juni 2022 19:08:16
PMK Semakin Meluas, Pemprov Riau Dirikan Enam Pos Check Point di Perbatasan Provinsi
Gubri Syamsuar

Inforiau - Provinsi Riau telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan hewan ternak di Riau terhindar dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) satu diantaranya mendirikan pos check point.

Ini bertujuan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam rangka menghadapi pelaksanaan ibadah kurban 1443 H, sehingga tidak menularkan kepada ternak lainnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat memimpin rapat koordinasi gugus tugas penanganan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Riau secara virtual, di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (21/6/22).

Syamsuar menyampaikan 6 pos check point tersebut terletak didaerah perbatasan provinsi, diantaranta di Kelurahan Selensen Indragiri Hilir berbatasan dengan Provinsi Jambi, kemudian pos di Lubuk Jambi Kuansing berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, pos di Kecamatan Tambusai Rokan Hulu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Berikutnya pos XIII Koto Kampar berbatsan dengan Provinsi Sumatera Barat, pos Bagan Batu Rokan Hilir berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan pos perbatasan Rokan Hulu dengan Pasaman Sumatera Barat.

"Perlu adanya pengawasan lalu lintas secara intensif hewan kurban yang masuk dari luar provinsi," kata Syamsuar.

"Karena untuk hewan kurban tidak boleh sakit atau cacat, jadi untuk kesehatan hewan memang betul-betul diperhatikan, supaya tidak mengganggu ibadah saat berkurban," tambahnya.

Disampaikan Syamsua, saat ini wabah PMK telah masuk ke tanah air tak terkecuali Riau, di Riau sudah ada beberapa daerah yang terkonfirmasi virus PMK diantaranya Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir,

Untuk itu, Gubernur Syamsuar meminta seluruh kabupaten/kota yang mempunyai posko-posko pengawasan bisa memonitor perkembangan hewan yang ada di daerah masing-masing.

"Kami juga telah membentuk Satgas Penanganan PMK yang langsung diketuai Gubernur," ujar Syamsuar.*

KOMENTAR