Syahrul Aidi: Pemerintah Pusat Harus DBH-kan Pajak CPO ke Daerah

Jakarta, Inforiau.co - Negara belum adil dalam mengelola Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah. Masih banyak komoditas yang tidak dibagihasilkan pemerintah pusat ke daerah. Salah satunya ekspor turunan kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO).

Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi, anggota DPR RI Dapil Riau saat dihubungi pada Kamis (10/10/2019) pagi.

Syahrul Aidi menyebutkan bahwa Provinsi Riau merupakan daerah dengan penghasil CPO terbesar nasional. Namun sayang pajak CPO belum dibagihasilkan.

"Riau bersama 17 daerah lainnya adalah penghasil pajak CPO terbesar nasional. Mencapai angka 30 trilliun tiap tahunnya. Namun sayang dana pajak sebesar itu tidak pernah dibagihasilkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Ini akan jadi fokus utama perjuangan kita di senayan nantinya"terang Syahrul Aidi.

Kurang perhatiannya pemerintah terhadap daerah penghasil sawit, khususnya Riau berimbas terhadap infrastruktur daerah yang tak terawat. Jalan nasional dan daerah hancur karena pengangkutan buah sawit dan CPO ke pabrik.

"Belum lagi hutan terbakar imbas pengembangan kebun kelapa sawit yang tak terkontrol. Maka ini sangat merugikan Riau. Untuk itu kita minta memberikan perhatian atas hal ini." pinta tegas Syahrul Aidi. mt