APBD Riau 2016 berkurang Jadi Rp10,97 Triliun
Rabu, 13 Januari 2016 21:20:14 913
Pekanbaru, inforiau.co - Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau Silpa Riau tahun 2015 yang mencapai Rp4,7 triliun merupakan bentuk ketidak mampuan Plt gubenur Riau beserta bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang tertuang dalam APBD Riau 2015.
"Ini bukti kalau Plt dan SkPD tidak mampu bekerja, lemah bekerja, tidak berkompeten, apalagi Bappeda selaku perencana kegiatan," kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, Selasa (12/1).
Untuk itu, ia pun menyarankan agar di tahun 2016 ini, Plt mesti menigkatkan kerjanya. Bagi SKPD yang memang tidak bisa bekerja, ada baiknya diganti dengan pejabat yang benar-benar bisa bekerja.
"Begini ni kalau pejabat tidak bisa bekerja. Kalau SiLPA nya besar, berarti selama ini hanya anggaran pegawai saja yang dicairkan, sementara anggaran yang menyentuh masyarakat tidak dikerjakan mereka," ungkapnya.
Anggota Komisi E DPRD Riau sangat menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Riau bahkan mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini sempat menyebut, percuma saja APBD Riau diadakan jika anggaran dan program di dalamnya tidak bisa terlaksana.
"Plt terlalu banyak pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, kalau takut, mundur saja daru kursi Plt gubernur. Jika tidak salah dan sesuai aturan yang ada, ngapain harus takut, robahlah cara pikir seperti itu," tegasnya.
Berhubung masih di awal tahun, ia mengatakan, seluruh SKPD mesti memulai kinerjanya. Misalnya Dinas Bina Marga Provinsi Riau, jika ada proyek yang di bawah Rp200 juta, disarankan langsung untuk memulainya.
"Kita dari dewan berencana akan mengevaluasi kinerja SKPD per semester. Nanti bakal ketahuan, SKPD mana yang malas bekerja," tutupnya.
Turun Jadi Rp10,97 Triliun
Sementara itu hasil rasionalisasi yang dilakukan Pemprov Riau menyebabkan, APBD Riau 2016 berkurang menjadi Rp10,97 triliun dari Rp11,246 triliun. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling banyak diciutkan anggaran, yakni Dinas Bina Marga.
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Riau, M Yafiz, Selasa (12/1). Berapakah rasionalisasi yang terjadi di Dinas Bina Marga, Yafiz tak merincikan dengan pasti. Namun paparnya, pengurangan belanja daerah di SKPD tersebut karena dipandang tak prioritas.
Selain itu, banyak juga terjadi perubahan program. Hal itu dilakukan agar sasaran program kerja yang dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran. Perubahan program kerja itu, hampir terjadi di seluruh SKPD. Hanya saja nilainya, tidak begitu besar.
"Yang besar Bina Marga, kalau lainnya tak begitu banyak. Memang ada terjadi perubahan," ungkap Yafiz.
Bina Marga yang Harus Paling Berhemat
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2016, Dinas Bina Marga menjadi dinas yang harus paling berhemat. Pasalnya, Dinas Bina Marga merupakan dinas yang paling banyak dirasionalisasi anggarannya.
"Setelah dirasionalisasi, APBD Riau 2016 berkurang menjadi Rp10,97 triliun. Anggaran Dinas Bina Marga yang paling besar dipangkas," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Riau, M Yafiz, Selasa (12/1/2016) di Pekanbaru.
Sebelumnya, APBD Riau Tahun 2016 berjumlah Rp11,246 triliun, kemudian turun menjadi Rp10,97 triliun setelah dirasionalisasi sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.
Plt Sekdaprov Riau ini pun membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memang harus menghemat APBD Riau 2016 dengan cara memilah anggaran yang paling prioritas.
"Kita memang betul-betul harus berhemat. Anggaran yang tidak prioritas kita tunda dulu. Seperti kata pak Plt Gubri, anggaran perjalanan dinas pun harus ditekan juga," tutup M Yafiz. Rtc/Grc/Ir3
