Berikut Empat Kabupaten/Kota di Riau yang Dapat Dana DAK Pembangunan Perpustakaan
Inforiau - Pada tahun 2022 ini ada empat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang mendapat dana alokasi khusus (DAK) dalam pembangunan Perpustakaan diantaranya Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 2,3 Miliar, Kota Pekanbaru Rp 3,7 Miliar, Kabupaten Meranti dan Kota Dumai masing- masing sebesar Rp 304 juta.
“Kami harapkan dengan adanya DAK ini peran perpustakaan di Kabupaten/Kota ikut berkontribusi dalam peningkatan literasi, perluasan informasi dan menciptakan peluaang usaha bagi masyarakat melalui kegiatan inklusi sosial,” kata Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Supriyanto, Kamis (7/7).
Pada 2018 lalu, Perpusnas melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Kemudian, untuk meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
“Yang ketiga, kita harapkan bahwa dengan program ini akan membangun komitmen dan dukungan Stake Holder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,” jelas Supriyanto.
Lalu pada tahun 2020, program inklusi sosial ini menjadi program prioritas nasional dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024.
Kemudian pada 2022, kegiatan ini diadakan di 33 Provinsi secara tatap muka yang dibagi dalam lima gelombang, yang mana setiap gelombangnya dilaksanakan enam hingga tujuh Provinsi yang ada di Indonesia.
Adapun diadakannya kegiatan stake holder meeting ini berdasar pada Undang – Undang nomor 43 tahun 2007 teantang perpustakaan, yang menjelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan SDM. Seluruh masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
“Kegiatan ini untuk mempertemukan para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun literasi masyarakat. Dalam hal program, SDM, regulasi dan dalam peningkatan sarana prasarana Perpustakaan,” jelasnya.
Dari kolaborasi ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat pada kedua belah pihak, serta mendorong terlaksananya tugas pokok, fungsi dan tujuan setiap stake holder.
Lebih lanjut, melalui program ini diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program, terbentuknya kerjasama dan jejaring antar Perpustakaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan para pemangku kepentingan. Serta terjadinya perluasan program melalui replikasi, transformasi perpustakaan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Bila ekosistem tadi berjalan dengan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan lebih jelas, saling terkait dan bersinergi satu sama lain. Sehingga proses membangun SDM akan lebih optimal,” ucap Supriyanto.*
