Tokoh Masyarakat Pelalawan Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan PLTA Koto Panjang
Pekanbaru - Keberadaannya yang terus membuat masalah selama ini, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan, membuat tokoh masyarakat Pelalawan meminta pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan PLTA Koto Panjang.
Hal itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Pelalawan yang tergabung dalam Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK) saat melakukan dialog dengan anggota DPRD Riau Dapil Kampar dan Pelalawan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (5/5/2025) pagi sebelum dilaksanakannya hearing dengan pihak terkait.
Tokoh Pelalawan yang hadir saat itu yaitu mantan bupati Pelalawan HM Harris selaku Ketua FPSK, Tengku Dahril, Zulmizan, Griven, Salmiati, Detri Karya, Maruli beserta perwakilan mahasiswa Pelalawan.
HM Harris dalam keterangannya menyampaikan dahulu banjir selalu ada tiap tahun. Awalnya keberadaan PLTA Koto Panjang memberikan angin segar. FPSK katanya telah melakukan audiensi dengan Gubernur Riau. Saat itu Gubri mengatakan akan mengadakan pertemuan dg pihak PLN, Kementerian ESDM dalam waktu dekat.
"Awalnya jika banjir hanya terjadi selama 1 minggu. Namun dalam dua dan tiga tahun terakhir bisa mencapai 4 bulan. Nah ini jadi penderitaan bagi masyarakat." terangnya.
Pernyataan tegas disampaikan oleh tokoh lainnya yaitu Tengku Zulmizan Assegaf yang meminta agar PLTA Koto Panjang harus dievaluasi. Sejak awal berdiri sudah ada kejanggalan.
"Yang kita ketahui kontrol air tidak ada. Rumah kita saja ada (kontrol air). Maka kita meminta, ini bukan saja agenda anggota dewan Dapil Pelalawan dan Kampar saja tapi sudah menjadi agenda DPRD Riau." tegas Tengku Zulmizan.
Anggota DPRD Riau Dapil Pelalawan Abdullah sebagai penggagas kegiatan menyatakan agenda rapat dengar pendapat ini dilakukan agar mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang terdampak banjir Sungai Kampar, khususnya masyarakat Kabupaten Pelalawan.
"Masyarakat khususnya yang di Pelalawan sudah lama merasakan dampak banjir ini. Sekarang kita ingin mencari solusi atas banjir berbulan-bulan ini. Apa langkah kongkrit dari pemerintah. Masyarakat jangan selalu jadi korban" tegasnya. ***
