Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Minta Segera Realisasikan APBD 2026
Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir (Inhil), Samsuri Daris, mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar segera merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, langkah ini dinilai penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang hingga kini belum menunjukkan geliat signifikan.
Samsuri menyampaikan, seluruh tahapan evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai. Artinya, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Evaluasi dari Kemendagri sudah rampung. Ini sedang proses akhir. Jika proses ini selesai, ini harusnya menjadi sinyal bagi Pemprov Riau untuk segera bergerak, APBD jangan dibiarkan mengendap terlalu lama,” ujar Samsuri, Senin, (19/1/25).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih membutuhkan dorongan nyata dari pemerintah. Belanja APBD harus diposisikan sebagai katalisator yang mampu menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari UMKM, jasa, hingga sektor riil di daerah.
“Ekonomi kita belum sepenuhnya bergairah APBD adalah instrumen penting untuk mendorong perputaran uang di masyarakat kalau belanja pemerintah berjalan lebih cepat, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat bawah,” tegasnya.
Samsuri juga menyoroti kebiasaan lama yang kerap terjadi, yakni penyerapan APBD yang menumpuk di akhir tahun anggaran pola tersebut dinilai tidak efektif dan berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program.
“Kita harus menghilangkan kebiasaan memaksimalkan APBD di akhir tahun. Idealnya, belanja dilakukan sejak awal tahun agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih merata dan berkelanjutan,” katanya.
Diketahui, Pemprov Riau telah menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri dan mulai menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). APBD Provinsi Riau Tahun 2026 sendiri telah disahkan sebesar Rp8,321 triliun.
Ia berharap Pemprov Riau dapat melakukan percepatan lelang, penandatanganan kontrak, serta realisasi kegiatan sejak awal tahun 2026. Dengan demikian, APBD benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, khususnya di daerah-daerah.
Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir (Inhil), Samsuri Daris, mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar segera merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, langkah ini dinilai penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang hingga kini belum menunjukkan geliat signifikan.
Samsuri menyampaikan, seluruh tahapan evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai. Artinya, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Evaluasi dari Kemendagri sudah rampung. Ini sedang proses akhir. Jika proses ini selesai, ini harusnya menjadi sinyal bagi Pemprov Riau untuk segera bergerak, APBD jangan dibiarkan mengendap terlalu lama,” ujar Samsuri, Senin, (19/1/25).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih membutuhkan dorongan nyata dari pemerintah. Belanja APBD harus diposisikan sebagai katalisator yang mampu menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari UMKM, jasa, hingga sektor riil di daerah.
“Ekonomi kita belum sepenuhnya bergairah APBD adalah instrumen penting untuk mendorong perputaran uang di masyarakat kalau belanja pemerintah berjalan lebih cepat, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat bawah,” tegasnya.
Samsuri juga menyoroti kebiasaan lama yang kerap terjadi, yakni penyerapan APBD yang menumpuk di akhir tahun anggaran pola tersebut dinilai tidak efektif dan berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program.
“Kita harus menghilangkan kebiasaan memaksimalkan APBD di akhir tahun. Idealnya, belanja dilakukan sejak awal tahun agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih merata dan berkelanjutan,” katanya.
Diketahui, Pemprov Riau telah menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri dan mulai menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). APBD Provinsi Riau Tahun 2026 sendiri telah disahkan sebesar Rp8,321 triliun.
Ia berharap Pemprov Riau dapat melakukan percepatan lelang, penandatanganan kontrak, serta realisasi kegiatan sejak awal tahun 2026. Dengan demikian, APBD benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, khususnya di daerah-daerah.
