Kata DPR Jutaan Petani Sawit Menjerit Karena Kebijakan DMO Kemendag
Jakarta -
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dikritisi Komisi VI DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun seperti dimuat Rmol.id mengatakan, kebijakan DMO dan DPO yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membuat harga buah sawit di petani turun drastis.
"Petani banyak merugi akibat kebijakan itu. Faktanya, di lapangan sekarang jutaan petani menjerit karena penurunan harga sejak sehari Mendag umumkan kebijakan DMO," kata Rudi Hartono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/2).
Keluhan para petani sawit itu juga ia sampaikan saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama dengan Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin kemarin (31/1).
Politisi Nasdem ini mengungkapkan penjelasan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun pungutan dana pajak sawit, CPO dari petani.
BPDPKS, kata dia, memberikan Rp 7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng ini.
"Berapa juta liter yang disubsidi dan berapa bulan lamanya ini akan disubsidi? Petani sawit merasa dikorbankan dengan diturunkan harga tandan buah segar (TBS) di petani, sementara harga CPO di pasaran internasional tetap tinggi dan cenderung naik," kritiknya.
Rudi Hartono mengingatkan bahwa selama setahun ini, pendapatan negara naik dari pajak CPO dan TBS petani sawit. Bahkan baru kali ini dalam sejarah, target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 1699 triliun terpenuhi.
Oleh karenanya, ia meminta kepada Kemendag mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga sawit.
"Pemerintah harus menyadari bahwa petani sawit ini menyumbang devisa dan pajak yang besar untuk negara," tuturnya.*
