Perjuangkan Hasil Minyak, Abdul Wahid Ingatkan Riau Bisa Merdeka
inforiau.co - Sikap Pemerintah pusat yang selama ini dipandang tidak adil terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau atas hasil pengelolaan minyak bumi, dengan tegas ditentang oleh Anggota Komisi VII, Fraksi PKB Abdul Wahid. Ia meminta pengelolaan ladang minyak di blok-blok kecil di Riau untuk dikelola oleh Pemda saja. Jika tidak maka Riau pun akan berteriak meminta merdeka, seperti halnya Provinsi Aceh dan Papua.
Hal itu dilontarkan langsung oleh Abdul Wahid kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR bersama Kementrian ESDM beberapa waktu lalu di gedung parlemen DPR/MPR RI, Jakarta. Menurutnya, permintaan pengelolaan ladang minyak di blok-blok kecil yang ada di Riau, harus menjadi catatan bersama antara Pemerintah pusat yakni melalui Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR.
Karena Riau dianggap sudah seharusnya diperhatikan dari sumbangsih nya sebagai daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, dimana hari ini menjadi sampah bekas penambangan minyak yang harus ditanggung oleh riau.
"Oleh karena itu menurut saya ladang-ladang kecil yang hari ini penghasilannya seperti 1000 hingga 2000 barel seperti yang ada di Siak yang ada di blok wes Kampar segala macam yaitu, masak dikelola oleh Pertamina juga mengapa tidak dikelola oleh daerah. Tolong Pak Menteri untuk diberikan pengelolaan nya kepada Pemerintah Daerah saja," ungkapnya.
"Harus ada negoisiasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Riau soal tata kelola Blok Rokan. Jangan di dominasi oleh Pertamina. Tapi kasih kesempatan sama Riau untuk mengelolanya. Kami tentu menghargai dari yang namanya PI 10 persen. Kami dapat catatan sangat berbeda dalam mengelolalnya, di Aceh bisa 20 persen. Koq di Riau hanya 10 persen?" katanya.
Dalam pemaparannya, di hadapan Menteri ESDM, Arifin Tasrif beberapa waktu lalu, Abdu Wahid mengatakan dengan tegas kepada pemerintah, "apakah kami harus teriak merdeka lagi?" tegasnya.ir
