Rohul Butuh 38 Pondok Pesantren

Rokan Hulu, inforiau.co - Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Rokan Hulu Drs H. Ahmad Supardi Hasibuan menegaskan, untuk mewujudkan nilai filosofi Negeri Seribu Suluk, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membutuhkan sebanyak 38 lembaga pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes).

 

Ia menjelaskan bahwasanya rata-rata kader dari surau-surau suluk sudah lanjut usia, jadi butuh kader baru, karena lulusan sekolah inilah yang akan melanjutkannya dan memelihara Negeri Seribu Suluk kedepannya.

 

Diterangkannya, saat ini di Rokan Hulu ada sebanyak 14 pesantren yang sudah beroperasi, jika dilihat kondisi di lapangan, kabupaten ini memiliki 16 kecamatan, berarti ada kekuarangan dua kecamatan lagi. Seharusnya dalam setiap kecamatan itu meskinya ada 3 pondok pesantren.

 

"Sisi positifnya, anak santri/wati ini mereka mengusai ilmu agama dengan bahasa agama ini yakni bahasa Arab, karena mereka mempelajari kitab kuning. Secara prinsip seluruh pesantren di Rohul itu cukup bagus, hampir  tidak ada pesantern yang tidak ada murid, bahkan ada tiga rombongan sekolah," katanya di Pasirpengaraian Rabu (6/1/2016)

 

Lanjutnya, termasuk di kota-kota besar, masyarakat lebih dominan memasukkan anaknya ke pesantren, karena dari sisi pembinaan para anak-anak pesantren terakomodir selama 24 jam, sebab adanya sistem asarma, sampai tidurnya pun diatur, hingga kenakalan remaja sangat efektif untuk menghindarinya.

 

"Kalau di sekolah umum proses pembelajaran itu hanya sebentar, kemudian baru tinggal di rumah jadi kalau tidak ada kontrol dari orang tuanya, anak-anak itu rentan dengan pergaulan bebas. Disamping itu di lembaga pendidikan pesantren itu juga mengedepankan kompetensinya. Makanya kalau penerimaan masyarakat terhadap lulusan jauh lebih baik," ujarnya.

 

Ditambahkannya, mereka bisa jadi pengurus masjid, karena mereka punya skill di situ, seperti bisa jadi imam masjid, azan, tukang doa, ceramah agama, tamatannya bisa menjadi tokoh non formal di masyarakat, tempat orang bertanya, ustadz atau guru langsung bagi masyarakat dan lainnya, ini bisa dilihat dari lulusan tersebut ada ketarmapilan yang langsung dibutuhkan masyarakat.

 

Ahmad Supardi Hasibuan, membenarkan kepedulian dan perhatian pemerintah masih sangat perlu untuk ditingkatkan, termasuk perhatian dana pendidikan, supaya diposkan, sebab dari anggaran APBD Rohul Rp 1, 5 Triliun sebesar 20 persen untuk biaya pendidikan. Jika dikalkulasikan sekitar Rp 300 Miliar, jadi bisa saja sekitar Rp 60 Miliar untuk bantuan pesantren dan madrasah, sebab lembaga ini juga berhak karena pondok pesantren termasuk konteks pendidikan nasional.

 

"Ini kita berharap kepada Bupati Rohul nanti supaya dialoksikan untuk pendidikan pondok pesantren, sebab selama ini banyak anak-anak pesantren yang berperstasi, bahkan diterima beasiswa di luar negeri seperti di Mesir, itu murid-murid Ponpes Darussalam-Kabun. Secara tidak langsung mereka menjadi duta-duta daerah atau bangsa ini di luar negeri," ujarnya.

 

Tidak itu saja, sambung Kakan Kemenag Rohul, jika dilihat pada tahun 2015 lalu, lulusan madrasah sekita 85 persen diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), cuma 15 persen di kampus swasta yang tidak diterima, malah menjadi tokoh masyarakat.

 

"Kemudian dari data kita rata-rata pesantren itu milik yayasan dan pribadi (keluarga). Ini cukup kita apresiasi, anak-anak kita di pesanatren itu diajari keterampilan menjahit, ternak ikan, membuat pupuk, membuat bibit kelapa sawit dan lainnya, jadi anak tersebut  bisa menyelesaikan urusan dunia dan akhirat," ungkapnya.

 

Tambah, Kakan Kemenag Rohul, mengingat perkembangan zaman saat ini terjadi pergaulan bebas, kenakalan remaja dan lainnya, pemerintah perlu membuat kantong-kantong kebaikan, sehingga bisa meminimalisir terjadi kejahatan-kejahatan khususnya generasi muda, karena secara prinsip pembinaannya di bawah Kementerian Agama, namun mereka masyarakat Rohul, jadi stake holder harus bertanggung jawab untuk kelangsungannya.

 

"Anak-anak dibina dan diberdayakan, meskipun sebenarnya pendidikan di pesantren rata-rata anak-anak harus bisa sendiri. Tapi seperti pesantren yang ada di Kepenuhan, itu pihak yayasan sudah bisa menggeratiskan biaya murid-muridnya, karena lembaga tersebut supaya punya pendapatan tersendiri," ujarnya. MEX