Sekolah Lancarkan Modus Operandi Pengadaan Buku

Rengat, inforiau.co - Modus pengadaan buku siswa yang dilakukan di sebagian besar sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, dan pernyataan bermusyawarah dengan para wali murid terlebih dahulu yang menjadi modal lancarnya modus operandi serta menjadi acuan pihak sekolah melaksanakan niat menambah pengadaan buku dan kutipan lainnya, selain dari anggaran dana bos yang telah disiapkan negara.

 

Modus menambah pengadaan buku ini dianggap sebagai tindakan yang membebani para orangtua wali murid, sedangkan saat ini pemerintah mengalokasikan dana pendidikan baik dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten/kota sudah cukup besar, bahkan Gong pendidikan wajib 12 tahun pun sudah ditabuh, tapi apakah mental anak bangsa ini sudah siap...?

 

Untuk itu sudah dipastikan para  orangtua dan wali murid meminta kepada pihak sekolah untuk tidak melakukan hal pungutan apapun.

 

Kepala Dinas Pendidikan Inhu, H Ujang Sudrajat melalui Kabid Dikdas, Bakhtiar mengatakan  pihak sekolah agar meminta persetujuan orangtua dan wali murid terlebih dahulu sebelum mengadakan buku di sekolah. "Selain itu buku-buku tersebut tetap saja harus lolos seleksi,” katanya.

 

Celah inilah yang kerap kali digunakan guru dan pengelola sekolah untuk mengadakan buku sendiri.

 

"Pihak sekolah bahkan sudah mengatur buku-buku yang harus dibeli siswa dalam bentuk paket, yang terdiri dari 6 buku yang sudah ditentukan sebelumnya," ujarnya.

 

Paket itu terdiri dari pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan sejumlah buku LKS lainya.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu, Ujang Sudrajat  saat  dikonfirmasikan kembali via SMS dan telepon, apakah sekolah masih boleh memungut biaya penambahan pengadaan buku dimaksud, Rabu (10/8), belum bisa di konfirmasi.  "Saya sedang rapat pak Kus nanti kalau sudah siap rapat, hubungi saya kembali," paparnya singkat. KUS