Didemo Masyarakat Tentang Dana BUMDes dan RLH, Begini Tanggapan Kades Balam Jaya
Kampar - Masyarakat Desa Balam Jaya, Kacamata Tambang, Kabupaten Kampar mengadakan aksi dengan membawa tuntutan transparansi dana BUMDes dan realisasi dana Rumah layak huni (RLH), Senin (15/05/2023) bertempat dihalaman kantor desa balam jaya.
Puluhan warga bergerak dengan membentang spanduk yang bertuliskan 'tolong diusut Dana BUMDes Desa Balam Jaya' itu berbaris dan menyampaikan aspirasi mereka. Selain dana BUMDes mereka juga membawa tuntutan tentang 'Usut tuntas bantuan rumah layak huni tahun 2022 yang dikelola oleh Kades Balam Jaya'. Mereka juga meneriaki turunkan kades balam jaya.
Sebut mereka mengapa harus menurunkan kades itu, karena tidak layak lagi untuk memimpin Desa Balam Jaya. Dan mereka juga mengatakan bakal menduduki kantor desa dan akan ada demo berkelanjutan. Persoalan Dana BUMDes, mereka menyebut tidak adanya laporan secara tertulis yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
"Aksi kali ini membawa beberapa tuntutan yakni transparansi dana BUMDes dan bantuan RTLH 2022 yang terkesan semua dikelola oleh kepala desa. Padahal sudah ada Penanggung jawabnya yakni ketua pokmas," ucap Dt Joni yang mengkomandoi aksi itu.
Ia menduga bahwa lebih kurang Rp. 300.000.000 dana BUMDes digunakan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa tersebut. Oleh karena itu, mereka menganggap Kades gagal dalam memimpin Desa Balam Jaya.
"Dengan beberapa tuntutan tersebut kami meyakini bahwa kades tidak layak lagi untuk memimpin Desa Balam Jaya." Tegasnya.
Sementara itu, saat redaksi menjumpai Kepala Desa Balam Jaya Zamrihur, diruang kerjanya mengatakan bahwa persoalan yang terjadi ditengah masyarakat hanya kesalahpahaman saja. Terkait dana BUMDes, Pihak desa hanya bertugas pengawasan. Untuk kejelasannya kita tunggu dari direktur BUMDes.
"Sekarang direktur BUMDes sedang berada di kantor inspektorat melakukan pemeriksaan. Dalam waktu dekat ini bakal dilaksanakan musyawarah untuk penyelesaian masalah ini agar tidak ada terjadi kesalahpahaman lagi," katanya.
Dan untuk permasalahan Rumah layak huni tahun 2022 ini sudah sangat transparan pemerintah desa menjelaskan. Bahkan untuk mengurus administrasi, Kades menyebutkan mengeluarkan uang pribadi untuk dipinjamkan kepada penerima.
"Tuduhan yang disampaikan tidak berdasar, pemdes sudah transparan dalam soal anggaran. Bahkan uang pribadi saya pinjamkan kepada masyarakat untuk mengurus administrasinya." Tutup kades ini.
Sementara itu dari pantauan redaksi di kantor desa balam jaya, Rabu (17/05/2023) Inspektorat Kabupaten Kampar turun kelapangan untuk mengecek BUMDes dan Rumah layak huni, dan belum memberikan keterangan secara resmi terkait hasil dari pemeriksaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan pemeriksaan masih berlanjut dan inspektorat bakal mendalami aliran dana BUMDes dan Rumah layak huni tahun 2022.*
