Tangani Kemiskinan Ekstrem di Riau Harus Didukung Dunia Usaha
Inforiau - Program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Riau terus dilakukan. Pembahasan penajaman program sebagai tindaklanjut Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 itu, melibatkan dunia usaha bergerak kehutanan.
Pemprov Riau melibatkan sejumlah perusahaan untuk menindaklanjuti Inpres tersebut. Adapun perusahaan yang dilibatkan yaitu, April Group, Sinarmas, Panca Eka.
Rapat dipimpin Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Setyo Widodo. Juga mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Riau yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heriyanto.
"Pertemuan tersebut bentuk upaya membangun kolaborasi dan koordinasi melalui lintas sektoral. Diharapkan, dari pertemuan itu, akan merumuskan satu tujuan, bagaimana penurunan kemiskinan ekstrem bisa terwujud," kata Setyo, Kamis (20/10/22).
Dipaparkannya, tujuan dari rapat adalah mengajak para pihak untuk bersama-sama dalam program pemberdayaan masyarakat untuk menysasar kepada masyarakat yang berkatagori miskin ekstrem. Yaitu dengan merujuk data masyarakat katagori miskin ekstrem yang dikeluarkan oleh bappeda, baik bappeda provinsi maupun kabupaten/kota.
"Rapat dilaksanakan dengan didahului memberikan pemahaman tentang strategi dan program penghapusan kemiskinan," ujar Setyo.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heriyanto memaparkan tindaklanjut rapat arahan Presiden Joko Widodo, sesuai arahan Inpres nomor 4 tahun 2022. Ditargetkan, masyarakat di Riau tergolong kemiskinan ekstreme bisa diturunkan hingga 0 persen pada 2024 nanti.
"Inti pertemuan, untuk melakukan interventis menekan angka kemiskinan ekstrem ini harus bersama-sama," ungkap Heriyanto.
Jumlah masyarakat miskin tergolong ekstreme di Riau berjumlah 100,33 ribu jiwa. Masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstreme itu yang penghasilan rata-rata 10 ribu rupiah perharinya. Di antaranya ada di Kampar, Rokan Hulu, Kepulauan Menanti, Pelalawan.
Pada pertemuan ini, juga turut mengundang dunia usaha bergerak bidang kehutanan. Seperti April Group, Sinarmas, Pancaeka. Kemudian, Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) mulai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Lalu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DAS), Kepala Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) serta Kepala Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
Ada pun alasan keikutsertaan dunia usaha dalam rapat percepat penanganan kemiskinan ekstrem tersebut, menurut Heriyanto, di antaranya karena kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah operasional perusahaan.
Karena itu, sangat diharapkan keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Diharapkan, program-program sosial tersebut dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstreme.
"Intinya mereka (perusahaan) siap. Diantaranya melalui program CSR yang ada wilayah operasi mereka," jelas Heriyanto lagi.*
