Untung Surapati : RAPP Sebaiknya Dihentikan Saja Operasionalnya
Senin, 11 Desember 2017 02:10:49 508
M. Untung Surapati
Pekanbaru, Inforiau.co - Aktivis Riau, M Untung Surapati, S Ikom sepakat dengan para pegiat lingkungan yang menyebut bahwa selama ini perusahaan pulp and paper atau pabrik pembuatan kertas sebagai biang kerok kerusakan hutan di Riau.
Hal ini ia sampaikan kepada inforiau menanggapi tudingan SPSI Riau yang menyebut bahwa Jikalahari mengada -ngada terkait tudingan perusahaan pulp & paper sebagai perusak linglkungan.
"Saya sepakat dengan pendapat kawan-kawan pegiat lingkungan. Dari pengamatan kami, tidak ada kontribusi perusahaan kertas ini di Riau. RAPP sebaiknya dihentikan saja operasionalnya di Riau, karena tidak dirasakan kontribusinya selama ini," tegas Untung Surapati yang mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau ini.
Sebelumnya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau angkat bicara terkait semakin derasnya tudingan LSM Lingkungan terhadap industri pulp dan paper atau pembuatan kertas Indonesia, terutama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung, menjelaskan data yang disampaikan Jikalahari tersebut terlampau mengada-ada dan mengandung pembohongan publik. SPSI Riau menuding LSM lingkungan Jikalahari mengada-ada dan membohongi publik terkait tudingan mereka kepada industri pulp dan kertas di Indonesia sebagai salah-satu perusak hutan.
"Mari kita sportif, mengacu kepada ketentuan yang ada, data yang disampaikan Jikalahari itu bahkan saya lihat lebih banyak bersifat pembunuhan karakter," kata Nursal kepada wartawan menanggapi konferensi pers oleh sejumlah LSM Lingkungan, mengangkat tema "Korporasi Perusak Hutan vs Pemerintah, Siapa Bermain Politik", Jumat (8/12/17) di Jakarta.
Sejumlah organisasi lingkungan tersebut menyatakan pengelolaan hutan skala besar oleh perusahaan menyebabkan terjadinya darurat ekologis di daerah terutama di Riau.
"Dalam konteks negara, manusia sebagai subyek utama yang harus diutamakan, kalau menyangkut lingkungan itu manusianya yang menjaga dengan teknologi yang ada, jadi jangan kita bicara tentang kebakaran hutan, lalu pembangunan dihentikan, lalu kita mencari kambing hitam bahwa itu dilakukan oleh perusahaan," ujarnya.
Pernyataan senada diungkap Adlin, Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut). Dia menyayangkan tudingan Jikalahari yang sangat menyudutkan dan tidak beretika.
"Mereka mudah saja minta pemerintah cabut izin RAPP, lalu apa solusi yang ditawarkan, terutama bagi pekerja, tidak ada kan? Apakah mereka peduli akan ada ratusan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaanya, pengangguran akan meningkat, bahkan berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi, jika tidak ada kejelasan soal peraturan ini," tegasnya.
Adlin menilai Jikalahari dan beberapa LSM lingkungan tidak paham situasi di lapangan. Jikalahari itu harus tahu seperti apa perkembangan Kabupaten Pelalawan, bagaimana dampak ekonomi.
Namun, berbeda dengan Adlin, M Untung Surapati menilik dari perspektif masyarakat lokal, bahwa selama ini ia tak melihat dampak besar kehadiran RAPP bagi masyarakat Riau dibanding dampak kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan ini, yang mengeruk sumber daya alam Riau dengan merusak lingkungan.
"Kecil kontribusi RAPP untuk Riau, namun terlalu banyak yang kita korbankan akibat perusahaan perusak lingkungan ini, banjir dimana-mana, lingkungan rusak akibat perusakan hutan dan pembakaran lahan, hingga satwa flora dan fauna yang ada di Riau pun punah, ini kerugian besar dalam jangka panjang bagi generasi mendatang," pungkas Untung geram. ir
