Ada Kandidat Kapolri Non Muslim, Gus Jazil: Itu Tidak Masuk Acuan Syarat
JAKARTA - Pucuk pimpinan kepolisian Indonesia akan berganti pada 2021 mendatang. Sejumlah nama juga ikut bermunculan. Belakangan, ada calon kuat Kapolri yang dipermasalahkan karena beragama non-muslim.
Bagi anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, di dalam Undang-Undang sudah jelas tertulis bahwa tidak disebutkan syarat agama tertentu.
“Tidak ada syarat agama di situ. Yang ada yang diusulkan presiden sesuai dengan jenjang karir dan kepangkatan,” terang dia dalam diskusi ‘Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
Gus Jazil, sapaannya menegaskan, seharusnya Indonesia sudah clear soal suku, agama dan ras. Terkait agama, sudah tidak masuk dalam acuan pemilihan Kapolri.
“Menurut saya, kita yang menjunjung empat pilar. Kita sudah selesai terhadap identitas, suku, agama dan ras. Acuan kita tetap UU,” tegasnya.
Kendati begitu, Gus Jazil tak menampik kalau persoalan soal identitas agama tetap ada. Namun, acuan yang seharusnya dipakai adalah UU.
“Bagi mereka yang mempersalahkan pasti itu ada. Tugas kita harus menjunjung tinggi hak-hak orang lain dan menjaga asas kebersamaan. Secara UU itu tidak diatur,” demikian kata politisi PKB itu.
Gus Jazil juga menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki nama untuk menjadi tribrata satu pengganti Idham.
"Saya yakin, untuk calon Kapolri, pak Jokowi sudah ada stoknya," katanya.
Politikus PKB ini mengungkapkan, sebenarnya ada 15 nama yang bisa masuk dalam bursa Kapolri. Hal ini bisa dilihat dari kepangkatan dan jenjang karirnya.
"Kalau mau dilihat dari undang-undang, calon Kapolri harus perwira tinggi yang masih aktif. Lalu juga memperhatikan jenjang karir dan kepangkatannya. Jika dikecilkan ya paling ada 15 nama," terangnya.
Namun, Jazilul enggan mengungkap lebih jauh terkait nama yang paling pas untuk menjadi Kapolri. Menurutnya, orang yang pantas menjadi Kapolri adalah yang memiliki kedekatan dan bisa harmoni dengan arah kebijakan pembangunan presiden.
"Untuk siapa yang paling pas, yang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi yang punya kedekatan dan harmonisasi dengan Presiden langsung," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan, menimbang kondisi aktual bahwa Indonesia tengah berada dalam situasi pandemi dimana perekonomian nasional juga menurun, maka dibutuhkan Kapolri yang matang dan bijaksana.
"Cepat dan tepat dalam bertindak mengatasi segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Sebab kunci dari pembangunanan adalah keamanan dan ketertiban," pungkasnya. ***
