Bahas Mafia Tanah, DPD RI Adakan Pertemuan dengan Pemprov Riau
Inforiau - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi Riau guna membahas angka membahas pengawasan pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (26/9).
Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Asisten 1 Setdaprov Riau Masrul Kasmy, mengawali pertemuan tersebut dengan menyambut baik kunjungan Komite I DPD RI ke Provinsi Riau.
Yang mana dalam kunjungan DPD RI tersebut ialah dalam rangka melakukan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi Riau.
"Tujuannya banyak sekali pembicaraan yang tentu (membahas reforma agraria di Provinsi Riau) yang perlu didiskusikan," katanya.
Ia mengungkapkan, Pemprov Riau juga senantiasa memberikan dukungan fasilitas terkait pelaksanaan program reforma agraria ini. Saat ini lanjut dia, masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan seperti konflik pertanahan.
Sehingga, Pemerintah Provinsi Riau berharap pelaksanaan konflik lahan dan pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi Riau dapat segera terselesaikan terutama terhadap persoalan yang masih terjadi dalam reforma agraria di Riau.
"Tentunya, kami membuka pintu dan ruang untuk diskusi mungkin banyak yang perlu diskusi pembahasan efektifnya," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Darmasnyah Husein menyebutkan, dalam Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, program ini diciptakan untuk melaksanakan kesejahteraan dan keamanan sosial.
Dilanjutkannya, reforma agraria ini juga sebagai pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan.
"Reforma agraria juga bertujuan untuk penataan ulang susunan ke pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber daya agraria khususnya tanah," ucapnya.
Oleh karena itu, dalam penyelesaian konflik agraria, sebut dia menjadi salah satu indikator keberhasilan reforma agraria. Sehingga melalui kunjungan ke Provinsi Riau ini juga adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program reforma agraria.
"Dengan sinergitas menghadapi persoalan reforma agraria seperti mafia tanah dapat dihadapi bersama. Hal ini juga agar pelaksanaan program reforma agraria dalam terwujud," ungkapnya.*
