Bank Riau Kepri MoU Kasda Online Dengan Dua Daerah

Kamis, 20 Juli 2017 22:03:15 578
Bank Riau Kepri MoU Kasda Online Dengan Dua Daerah
Bank Riau Kepri dan BPKP, MoU Dengan Pemkab Pelalawan dan Pemko Dumai dalam hal Kasda Online.

Pekanbaru, Inforiau.co - Bank Riau Kepri (BRK) menandatangani Nota Kesepahaman  (MoU) bersama Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan beserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kasda Online Interface SIMDA Keuangan Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota pada Kamis (20/07/17) di Ballroom Dang Merdu Lantai 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari bersama Bupati Kabupaten Pelalawan HM. Harris yang diwakili oleh Asisten II Pelalawan Devidson dan Walikota Dumai H. Zulkifli AS yang diwakili oleh Sekda Pemerintah Kota Dumai M. Nasir.

Penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung program pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Penerapan aplikasi Kasda berbasis online ini dapat memudahkan pemerintah dalam memantau transaksi keuangan daerah, mempercepat proses pembayaran atas realisasi SP2D kepada pihak ketiga, dan memudahkan pemerintah melakukan rekonsiliasi keuangan.

Turut hadir dalam penandatangan nota kesepahaman ini Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Asisten II Provinsi Riau Masperi, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmasto, AK, MBA, CRMA, CA, CfrA yang diwakili oleh Direktur BPKP Wilayah III Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iskandar Novianto, Kepala  BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin. Sementara itu dari Bank Riau Kepri hadir juga Direktur Operasional Denny M. Akbar, Komut BRK HR. Mambang Mit, Komisaris Independen Taufiqqurahman dan Para Pemimpin Divisi BRK.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman melalui Asisten II Pemerintah Provinsi Riau Masperi dalam kata sambutannya menyampaikan sejalan dengan tumbuh kembangnya dunia perbankan, BRK saat ini menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan. Pelayanan perbankan mengalami perkembangan dengan jaringan terintegrasi dan memberikan kemudahan untuk akses pelayanan melalui program Kasda Online.

“BRK yang mengandeng pihak BPKP Provinsi Riau untuk menerapkan Kasda online ini diharapkan pelayanan yang dilakukan dapat menjadi lebih cepat dan mudah. Disamping itu, program Kasda online ini telah memberikan kemudahan akses bagi pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten terlebih lagi untuk menerapkan transaksi keuangan secara online. Untuk itu dalam menerapkan transaksi tersebut, haruslah bersifat transparan dan akuntable”terang Masperi dalam sambutannya.

Masih pada acara yang sama, Kepala BPKP Riau Didik Sadikin mengucapkan apresiasi serta terimakasih karena BRK menyambut baik program SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. Kasda online merupakan aplikasi pengelolaan keuangan yang akuntable. Dengan penggunaan aplikasi Kasda Online ini dapat mendisiplinkan anggaran yang dalam pengelolaannya sesuai dengan aturan.

Ditemui usai Acara DR. Irvandi Gustari sebagai Dirut Bank Riau Kepri menyampaikan Bank Riau Kepri telah mengimplementasikan Aplikasi Kasda Online di beberapa Kabupaten dan Kota, diantaranya Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan dan Provinsi Riau. Beberapa waktu yang lalu Bank Riau Kepri juga telah menandatangani MoU aplikasi Kasda online dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas serta BPKP Perwakilan Kepri.

“Kita tentu berharap dengan adanya workshop ini kedepannya dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota lainnya. Ia menambahkan kerjasama ini menurutnya adalah untuk membantu Pemda dalam memantau penerimaan dan pengeluaran secara rinci. Kerjasama ini juga merupakan tindak lanjut dari himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Pemerintah Daerah agar memberikan laporan keuangan yang transparan kepada Masyarakat.’terang Irvandi.

KOMENTAR