Bupati Meranti Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Ini Penjelasan Pemprov Riau

Pekanbaru - Lebih kurang sepekan usai pernyataan Bupati Meranti, M Adil yang menyebutkan kabupaten tersebut paling sedikit mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau, direspon gubernur Syamsuar melalui juru bicara yang juga Plt Kadiskominfotik Riau, Raja Hendra Saputra, Jum'at (4/2).

Raja Hendra memaparkan sejumlah program Pemprov Riau untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti alokasi APBD Pemprov Riau tahun 2022 untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang meningkat. Seperti tahun 2022 ini meningkat 67 persen dari tahun 2021 lalu.

"Berdasarkan data dari Bappedalitbang Provinsi Riau, alokasi APBD Provinsi Riau yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 sebesar Rp73,8 miliar, dan tahun 2022 meningkat menjadi Rp123,2 miliar lebih, mencakup beberapa bidang prioritas pembangunan Provinsi Riau," Sebut Raja Hendra.

Kemudian diijelaskan Hendra, alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 tersebut, terdiri dari Bantuan Keuangan Daerah Rp87 miliar lebih. Terdiri dari Bantuan Keuangan Guru Bantu, bantuan khusus untuk kecamatan, rumah layak huni dan bantuan khusus desa.

Kemudian Bantuan Pendidikan Rp1,9 miliar lebih, berupa program pengelolaan pendidikan, pembangunan sarana, prasarana utilitas sekolah, rehabilitasi ruang sekolah, pengelolaan dan rehab ruang kelas sekolah kejuruan.

"Sedangkan beasiswa, mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi mulai dari S1, S2 bahkan sampai S3 mahasiswa dari Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 sebanyak 130 mahasiswa sekitar Rp 1,8 miliar. Jadi, komitmen Bapak Gubernur sangat besar terhadap pendidikan, dan perhatian juga dibidang keagamaan yang bersumber dari dana CSR ”ujar Hendra.

Lalu sambung Hendra, alokasi bidang kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp6,4 miliar lebih berupa layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi dan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat serta pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan.

Sementara untuk Infrastruktur, alokasi anggaran APBD Pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai Rp 22,1 miliar lebih. Berupa pembangunan pengelolaan sumber daya air, program penyelenggaraan jalan, program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan lain sebagainya.

“Seperti Pembangunan jalan Selat Panjang-Alai Kampung Balak, Pembangunan Jalan Tanjung Padang Teluk Belitung. Bapak Gubernur pernah bertugas sebagai Plt. Bupati di Kepulauan Meranti, jadi beliau juga paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Tentunya dengan memperhatikan apa yang menjadi prioritas dan tanggung jawab pemerintah Provinsi, “ujar Hendra.

Sambung dia, Pemprov Riau juga menyalurkan kegiatan untuk kabupaten Kepulauan Meranti seperti pengelolaan perikanan budidaya berupa sarana perikanan air laut dan sarana perikanan perkebunan, ketahanan pangan dan program lingkungan hidup dan kehutanan serta program pembinaan lainnya.

Untuk Riau Cerdas, Maju dan Bermartabat, berangkat dari kerisauan akan kondisi masyarakat yang minim infrastruktur, sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan.

Untuk diketahui, akhir pekan lalu, H. Muhammad Adil yang juga Bupati Meranti menyatakan siap maju sebagai Calon Gubernur Riau 2024-2029. Dia menilai ada yang tidak berjalan baik di dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Riau saat ini, terutama dalam hal penganggaran di APBD yang mengakibatkan banyak kabupaten/kota di Riau merasa dirugikan, karena pembagian bantuan keuangan tidak menggunakan tolak ukur yang benar.

"Banyak indikator yang diabaikan. Seperti Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termuda, termiskin hingga 25,28 persen dan paling minim infrastruktur malah dapat pembagian yang paling sedikit. Cuma bisa bangun jalan lima kilo meter saja," kata Adil melalui keterangan persnya, Ahad (30/1/2022) sore.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Kepulauan Meranti saja, tapi banyak lagi kabupaten/kota lain merasakan hal yang sama. Untuk itu, dia menilai perlu adanya perubahan gaya kepemimpinan di tatanan pemerintah provinsi.

"Harus ada perubahan, kalau tidak Riau akan begini-begini saja," ungkap laki-laki kelahiran 18 April 1972 itu.**