Fraksi NasDem DPRD Kampar Buka Opsi PAW Pelaku Asusila, BK Tidak Ada Akan melindungi
KAMPAR — Fraksi NasDem DPRD Kampar menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap salah satu anggotanya yang diduga terlibat pelanggaran etik . Ketua Fraksi NasDem, Eko Sutrisno, menegaskan bahwa partai akan bersikap tegas jika terbukti terjadi pelanggaran sdalam kasus yang menyeret anggota DPRD inisial P.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Eko Sutrisno mengapresiasi semangat mahasiswa dalam mengawal isu moral. Ia juga mengakui bahwa partainya dirugikan atas mencuatnya isu P ini di tengah upaya peningkatan elektabilitas NasDem. “Kami tidak menutup kemungkinan memberikan rekomendasi PAW kepada partai jika terbukti melanggar. Namun kami juga menyarankan agar pengaduan resmi diajukan ke aparat penegak hukum,” kata Eko.senin, 30/6/25.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum dialog terbuka yang digelar di DPRD Kampar, menyikapi desakan publik atas dugaan perbuatan asusila oleh oknum anggota dewan. Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kampar Peduli Moral (Formasi-KPM) sebelumnya menyampaikan aspirasi agar proses penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BK DPRD Kampar Fahmil menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. “BK akan memproses sesuai prosedur, aturan tata tertib DPRD, dan akan menjatuhkan sanksi bila terbukti bersalah. Tidak ada yang akan kami lindungi,” ujar Fahmil di hadapan peserta dialog.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BK DPRD Kampar Fahmil menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. “BK akan memproses sesuai prosedur, aturan tata tertib DPRD, dan akan menjatuhkan sanksi bila terbukti bersalah. Tidak ada yang akan kami lindungi,” ujar Fahmil di hadapan peserta dialog.
Sebagai bentuk komitmen, dialog ditutup dengan penandatanganan surat pernyataan bersama antara BK dan Fraksi NasDem DPRD Kampar. Komitmen tersebut menjadi bukti keseriusan BK dalam menangani kasus dugaan pelanggaran etik ini secara cermat, objektif, dan profesional demi menjaga kehormatan lembaga DPRD Kampar. terahir BK juga siap dievaluasi dan diawasi oleh pihak berwenang terkait pelaksanaan komitmen tersebut.
