Harga Komoditi Perkebunan Anjlok, HMI Cabang Pekanbaru Geruduk DPRD Riau
Pekanbaru, Inforiau.co - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar aksi dengan mengangkat isu stabilitas perekonomian Riau sebagai penghasil komoditas. Adapun tuntutan tersebut yakni:
1. Stabilkan kembali harga kelapa sawit kepada harga normal pada rentang 1.300-1.700 Rupiah
- Menuntut DPRD Riau menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk sigap memberi solusi terhadap turunnya harga sawit, dan pemerintah pusat harus mencari pasar baru CPO(Crude Palm Oil), pemerintah pusat harus melawan black campaign dari GreenPeace untuk menciptakan kepercayaan lagi terhadap CPO Sawit Indonesia.
- Menuntut DPRD Provinsi Riau membantu masyarakat mendapatkan pembeli hasil panen sawitnya karena tutupnya pabrik sawit di beberapa kabupaten.
2. Stabilkan kembali harga kelapa di Inhil
- Menuntut DPRD Provinsi Riau untuk membuat kebijakan harga untuk kelapa di Inhil
- Menuntut DPRD Riau mencari investor untuk mendirikan industri kelapa inhil guna memutus monopolisme
- Menuntut DPRD Riau membentuk BUMD Pengelola Industri Kelapa di Inhil untuk memutus monopoli harga
3. Kembali normalkan harga karet yang pernah seharga Rp 14.000
- Mebuat regulasi yang dapat meningkatkan harga karet
- Bersinergi dan menekan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan meningkatkan harga karet
4. Berantas mafia harga (salah satunya adalah efisiensi perantara penjualan dari petani ke perusahaan lalu ke pasarekspor yang dinilai dapat mempengaruhi pemotngan harga di tingkat petani
Pada aksi ini, massa kecewa karena tidak ada satupun anggota DPRD Riau yang berada ditempat. Menurut Kabag Humas DPRD Provinsi Riau mereka tengah pergi dalam agenda partai. Massa menganggap Ini sangat memprihatinkan karena ditengah masalah masyarakat yang tercekik akan rendahnya harga komoditas sawit, kelapa, karet yang mengganggu stabilitas ekonomi, anggota dewan malah sibuk kampanye atau agenda politiknya. Seharusnya, kata mereka, jika ingin dipilih kembali mereka menuntaskan kerjanya dengan optimal, bukannya malah mengurusi partainya.
Selama aksi berlangsung sempat terjadi bentrokan dengan aparat, sehingga sebagain massa aksi terinjak injak oleh aparat. Bentrokan terjadi karena aparat tidak mengizinkan massa masuk kedalam kantor DPRD Riau. Massa merasa kecewa terhadap tindakan represif yg dilakukan oleh aparat. Terlebih lagi ketika memasuki shalat azhar, aparat tidak mengizinkan massa aksi untuk beribada sholat di mesjid DPRD. Mereka menilai ini sudah keterlaluan, karna sudah membatasi hak untuk beribadah. Rls/Ir
