KPK Siap Berkantor di Riau

Kamis, 14 April 2016 15:36:10 683
KPK Siap Berkantor di Riau

Pekanbaru, inforiau.co - Pasca penetapan Suparman dan Johar Firdaus sebagai tersangka kasus suap RAPBD 2014/2015, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau langsung mendapat pendampingan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua mantan Ketua DPRD Riau tersebut menambah urutan nama petinggi Riau yang berurusan dengan KPK.

"Kegiatan ini diselenggarakan karena sejumlah latar belakang, diantaranya karena berulangnya kasus korupsi yang terjadi di Riau yang melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta. KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Riau dalam melaporkan hartanya. Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Sebanyak 50.75 persen ditingkat eksekutif, dan 34,43 persen ditingkat legislatif," ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Rabu (13/4), di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau.

Ia mengulas, pendampingan yang akan dilakukan KPK ialah terkait tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Riau. KPK mengamati, masih ada intervensi kuat yang terjadi di Riau, baik dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan.

"Kami mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Riau untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi. Agar tercipta tata kelola pemerintah yang berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Lanjutnya, KPK akan terus mendorong Pemprov Riau untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi yang akan direkomendasikan oleh KPK.

"Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan yang efektif dan tidak permisif pada tindakan pidana korupsi sekecil apapun," imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPK, BPKP, serta LKPP.

Beri Peringatan Kepada Plt Gubri
Wakil Ketua KPK juga mengingatkan anacaman-ancaman yang perlu diwaspadai oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman agar tidak menjadi Gubernur Riau keempat yang berurusan dengan KPK.

"Ini penting, jangan sampai kami memenjarakan Gubernur Riau yang keempat kalinya. Pak Plt Gubernur Riau tolong waspadai orang-orang sekelilingnya, karena itu bisa mempengaruhi juga," kata Saut.

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) sering kali mendapat tekanan dari berbagai pihak, diantaranya dari luar seperti halnya swasta dan dalam pemerintahan yang turut mempengaruhi kebijakan.

"Waspadai pihak-pihak yang bikin pusing gubernur, contohnya swasta. Kalau ada orang jahat di sekeliling anda, bisa menjadi ancaman buat pak Gubernur. Bapak harus tegas dan jangan ambil pusing tekanan dari luar," tegas Saut.

Provinsi Riau yang rawan akan tindak pidana korupsi menyita perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk melakukan pendampingan pencegahan korupsi, KPK berniat ngantor di Riau.

"Kami berlima di KPK setuju untuk menunggui daerah yang rawan korupsi. Supaya kuping kami lebih peka. Yang nakal kan harus ditunggui," ungkap Saut.

Bahkan ia mengaku telah membicarakan rencana tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Bahkan, sistem tersebut telah dilakukan lebih dulu di Provinsi Banten. Dimana, Provinsi Banten telah menyiapkan tempat tinggal bagi KPK sementara selama proses pendampingan dan pengawasan.

"Saya akan sering menelepon Plt gubernur. Kalau kami tinggal disini, bisa saja pak Plt gubernur menyediakan tempat sementara ataupun kami cari rumah kontrakan di Riau," kata Saut

Ketika didesak kapan kantor perwakilan KPK di Pekanbaru direalisasikan, Saut hanya menegaskan secepatnya direalisasikan. Bisa Mei atau bahkan lebih cepat dari itu.

Tanda Tangani MoU Pencegahan Korupsi
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tandatangani nota kesepahaman (MoU) pencegahan korupsi bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi KPK) Saut Situmorang di ruang serindit Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Rabu (12/4).

Total sembilan komitmen yang ditandatangani Plt Gubri tersebut juga diikuti pimpinan DPRD Riau lainnya yakni Noviwaldy Jusman, Manahara Manurung dan Sunaryo. Setelah itu, penandatanganan juga dilakukan Kapolda Riau dan Kajati Riau, para bupati/walikota, Ketua DPRD kabupaten/kota.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta kepada Gubernur Riau para bupati, Ketua DPRD untuk berkomitmen atas penandatanganan yang juga disaksikan langsung olehnya. Ada pun alasan dilakukannya penandatanganan MoU tersebut mengingat Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus oleh KPK dalam pengawasan korupsi.

"Saya minta tentunya, penandatanganan ini tidak hanya. Sebatas seremonial saja. Dimana KPK pulang ke Jakarta, sementara di Riau korupsi terus dilakukan. Saya tidak mau, makanya dalam poin kesembilan yang ditandatangani tertulis rencana aksi pemberantasan korupsi harus dilakukan berkelanjutan," papar Saut. Grc/Rtc/Ir

KOMENTAR